ARAB SPRING DI KERAJAAN SAUDI

00.43
Selama revolusi timur tengah sejak tahun 2011, wilayah yang agak sunyi dari gosip pergolakan adalah negara-negara monarki di wilayah arab, salah satunya arab saudi. Padahal sebenarnya negara ini juga terjadi pergolakan walaupun tidak seheboh tetangga-tetangganya yang lain.

Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011.  Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat  beberapa  petisi/tuntutan  reformasi yang  ditujukan  kepada pemerintah untuk  melakukan    reformasi  nasional,  reformasi  konstitusional,  dialog  nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan  sosial  antara  negara  dan  rakyat.  Juga,  memperingatkan  pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi  yang  buruk  bagi  negara  Saudi.  Petisi tersebut ditandantangani  oleh  lebih  ribuan orang diantara  mereka  ada  aktifis,  akademisi, pebisnis  dan  ulama.  Salah  seorang  ulama  terkenal  yang  ikut  menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah.

Kemudian setelah itu, menyusul seruan-seruan  untuk  melakukan  demonstrasi  secara massif  melalui  media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube.  Para aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun  ke  jalan.Demonstrasi   yang  paling  ramai  hanya terjadi di  wilayah  timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah.

Terdapat tiga  problem  utama  di  Saudi  yang  bisa  menjadi  ancaman terhadap  stabilitas  dalam  negara  Arab  Saudi.  Pertama,  persoalan  status  wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi  secara  hukum  dan  sering  menjadi  subjek  kekerasan  dan  penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik.  Kedua,  besarnya  jumlah  anak-anak  muda  yang  berumur  sekitar  25 tahun  yang  memiliki  hasrat  yang  besar  untuk  terjadinya  reformasi  sosial  dan politik  di  Arab  Saudi.  Hal  ini  didorong  karena  tingginya  tingkat  pengangguran yang  berusia  muda di  negara  tersebut,  sekitar  25  %.  Ketiga,  Minoritas  Syiah yang  mendominasi  provinsi  di  wilayah  barat  daya  Saudi. Kelompok Syiah  di negara  Saudi  masih  didiskriminasi  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Saudi. Mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas dua di Saudi dalam  mendapatkan  pekerjaan, kebebasan    membangun  masjid  Syiah  dan  pusat-pusat  keagamaan, dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah.

Pemerintah Saudi “Menyuap” Rakyat

Khawatir dengan potensi pembangkangan yang lebih besar, pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksi- aksi  dan  mengembalikan  stabilititas  diantaranya: pertama, tindakan brutal  terhadap  para  demonstran,bahkan sampai ada  yang  ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa.Kedua, pemerintah menambah  bantuan-bantuan  bagi  masyarakat  Saudi dengan  mengucurkan  dana  sekitar  130  miliar  dollar  dalam  lima  tahun    untuk program-program  peningkatan  gaji  pegawai  dan  pekerja,  penambahan  unit-unit perumahan  murah,  penambahan  pegawai,  pemberian  gaji  bagi pengangguran, sekitar  260  dollar  perbulan,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang  keamanan dan  militer. Terakhir, Pemerintah  menjanjikan  kepada  perempuan kebebasan  untuk  ikut dalam  pemilu.

Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah  kaya  minyak  sebelah  timur  Kerajaan  Saudi, Pemerintah  Saudi melakukan  represi  terhadap  para  demonstran  dengan  menangkapi  dan  menyiksa para  demonstran serta menyebarkan  opini  anti  Syiah  di  masyarakat  Sunni  Saudi. Pemerintah  menyerukan  dan  memperingatkan  kepada warga Saudi bahwa orang-orang  yang  berdemonstrasi  itu  kebanyakan  adalan  orang  Syiah  Iraq  dan Iran  yang  anti  Sunni  yang  bertujuan  untuk  mendestabilisasi  perekonomian  di Saudi.

Politik Fatwa Para Ulama

Satu yang penting dalam menghentikan laju opini pembangkangan disaudi adalah fatwa dewan ulama senior (Hai`ah kibaril ulama). Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, tahun 2011,  dewan    ulama  senior  mengeluarkan  fatwa  yang  menentang protes-protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Isi  fatwa  tersebut  menyatakan dukungan  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  di  dalam  kerajaan  Arab  Saudi  yang merupakan  kepimpinan  yang    sah,  diakui  dalam  Islam  dan  telah  diridhoi  oleh Allah  Swt  karena  keteguhan  penguasa  untuk  menjaga  Islam  dan  dua  kota  suci. oleh  karena  itu,  tidak  ada  yang  mampu  untuk  memecah  belahnya  dari  kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing.

Menurut fatwa itu, selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi  untuk  menuntut  perbaikan  karena  bisa  menimbulkan  kerusuhan  dan perpecahan umat.  Sikap ini, menurut  fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang.Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi seperti dalam dikutip dalam alquran Ali-Imran ayat 103, dan 105 dan Al Ana'am 159). Fatwa  ini kemudian  diperintahkan  untuk  dicetak  sebanyak 1,5 juta  kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat media- media  online. Media-media  lokal  juga memuat fatwa  tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut.

Namun bukan berarti semua ulama di Saudi bersikap sama,  ada juga yang kritis terhadap penguasa seperti syekh Dr.  Salman  al- Awdah, melalui twitter, mengkritisi kondisi di negara saudi yang  stagnan  karena  kurangnya  perumahan, pengangguran,  kemiskinan,  korupsi,  sistem  pendidikan  dan  kesehatan  yang  buruk, nasib  buruk  tahanan  dan  ketiadaan  prospek  reformasi  politik.  Syekh Sulaiman al-Duwaish, menggunakan youtube untuk  mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  tidak  Islami dan  korup. Namun,  akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Dr. Yusuf al- Ahmad, Dia mengunggah  video  ceramahnya  di youtube yang  mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah,  menuntut  keadilan  bagi  para  tahanan  politik,  dan  mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki- laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011.

Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala  demonstrasi  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Saudi.  Dan  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  sesukanya  untuk  mengendalikan suasana  baik  represi,  penahanan    ataupun  pembunuhan. Laporan      Komisi HAM  Islam  (Commission  of  Islamic  Human  Right)    tahun  2011,  menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data  pemerintah.  Sementara  yang  dicatat  oleh  para  pengacara/pakar  hukum  dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan menjadi sekitar 30.000 orang  di negara tersebut. Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang  mayoritasnya  adalah  anak-anak  muda  dibawah  usia  20  tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung.
Selama revolusi timur tengah sejak tahun 2011, wilayah yang agak sunyi dari gosip pergolakan adalah negara-negara monarki di wilayah arab, salah satunya arab saudi. Padahal sebenarnya negara ini juga terjadi pergolakan walaupun tidak seheboh tetangga-tetangganya yang lain.

Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011.  Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat  beberapa  petisi/tuntutan  reformasi yang  ditujukan  kepada pemerintah untuk  melakukan    reformasi  nasional,  reformasi  konstitusional,  dialog  nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan  sosial  antara  negara  dan  rakyat.  Juga,  memperingatkan  pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi  yang  buruk  bagi  negara  Saudi.  Petisi tersebut ditandantangani  oleh  lebih  ribuan orang diantara  mereka  ada  aktifis,  akademisi, pebisnis  dan  ulama.  Salah  seorang  ulama  terkenal  yang  ikut  menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah.

Kemudian setelah itu, menyusul seruan-seruan  untuk  melakukan  demonstrasi  secara massif  melalui  media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube.  Para aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun  ke  jalan.Demonstrasi   yang  paling  ramai  hanya terjadi di  wilayah  timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah.

Terdapat tiga  problem  utama  di  Saudi  yang  bisa  menjadi  ancaman terhadap  stabilitas  dalam  negara  Arab  Saudi.  Pertama,  persoalan  status  wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi  secara  hukum  dan  sering  menjadi  subjek  kekerasan  dan  penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik.  Kedua,  besarnya  jumlah  anak-anak  muda  yang  berumur  sekitar  25 tahun  yang  memiliki  hasrat  yang  besar  untuk  terjadinya  reformasi  sosial  dan politik  di  Arab  Saudi.  Hal  ini  didorong  karena  tingginya  tingkat  pengangguran yang  berusia  muda di  negara  tersebut,  sekitar  25  %.  Ketiga,  Minoritas  Syiah yang  mendominasi  provinsi  di  wilayah  barat  daya  Saudi. Kelompok Syiah  di negara  Saudi  masih  didiskriminasi  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Saudi. Mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas dua di Saudi dalam  mendapatkan  pekerjaan, kebebasan    membangun  masjid  Syiah  dan  pusat-pusat  keagamaan, dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah.

Pemerintah Saudi “Menyuap” Rakyat

Khawatir dengan potensi pembangkangan yang lebih besar, pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksi- aksi  dan  mengembalikan  stabilititas  diantaranya: pertama, tindakan brutal  terhadap  para  demonstran,bahkan sampai ada  yang  ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa.Kedua, pemerintah menambah  bantuan-bantuan  bagi  masyarakat  Saudi dengan  mengucurkan  dana  sekitar  130  miliar  dollar  dalam  lima  tahun    untuk program-program  peningkatan  gaji  pegawai  dan  pekerja,  penambahan  unit-unit perumahan  murah,  penambahan  pegawai,  pemberian  gaji  bagi pengangguran, sekitar  260  dollar  perbulan,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang  keamanan dan  militer. Terakhir, Pemerintah  menjanjikan  kepada  perempuan kebebasan  untuk  ikut dalam  pemilu.

Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah  kaya  minyak  sebelah  timur  Kerajaan  Saudi, Pemerintah  Saudi melakukan  represi  terhadap  para  demonstran  dengan  menangkapi  dan  menyiksa para  demonstran serta menyebarkan  opini  anti  Syiah  di  masyarakat  Sunni  Saudi. Pemerintah  menyerukan  dan  memperingatkan  kepada warga Saudi bahwa orang-orang  yang  berdemonstrasi  itu  kebanyakan  adalan  orang  Syiah  Iraq  dan Iran  yang  anti  Sunni  yang  bertujuan  untuk  mendestabilisasi  perekonomian  di Saudi.

Politik Fatwa Para Ulama

Satu yang penting dalam menghentikan laju opini pembangkangan disaudi adalah fatwa dewan ulama senior (Hai`ah kibaril ulama). Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, tahun 2011,  dewan    ulama  senior  mengeluarkan  fatwa  yang  menentang protes-protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Isi  fatwa  tersebut  menyatakan dukungan  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  di  dalam  kerajaan  Arab  Saudi  yang merupakan  kepimpinan  yang    sah,  diakui  dalam  Islam  dan  telah  diridhoi  oleh Allah  Swt  karena  keteguhan  penguasa  untuk  menjaga  Islam  dan  dua  kota  suci. oleh  karena  itu,  tidak  ada  yang  mampu  untuk  memecah  belahnya  dari  kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing.

Menurut fatwa itu, selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi  untuk  menuntut  perbaikan  karena  bisa  menimbulkan  kerusuhan  dan perpecahan umat.  Sikap ini, menurut  fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang.Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi seperti dalam dikutip dalam alquran Ali-Imran ayat 103, dan 105 dan Al Ana'am 159). Fatwa  ini kemudian  diperintahkan  untuk  dicetak  sebanyak 1,5 juta  kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat media- media  online. Media-media  lokal  juga memuat fatwa  tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut.

Namun bukan berarti semua ulama di Saudi bersikap sama,  ada juga yang kritis terhadap penguasa seperti syekh Dr.  Salman  al- Awdah, melalui twitter, mengkritisi kondisi di negara saudi yang  stagnan  karena  kurangnya  perumahan, pengangguran,  kemiskinan,  korupsi,  sistem  pendidikan  dan  kesehatan  yang  buruk, nasib  buruk  tahanan  dan  ketiadaan  prospek  reformasi  politik.  Syekh Sulaiman al-Duwaish, menggunakan youtube untuk  mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  tidak  Islami dan  korup. Namun,  akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Dr. Yusuf al- Ahmad, Dia mengunggah  video  ceramahnya  di youtube yang  mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah,  menuntut  keadilan  bagi  para  tahanan  politik,  dan  mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki- laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011.

Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala  demonstrasi  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Saudi.  Dan  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  sesukanya  untuk  mengendalikan suasana  baik  represi,  penahanan    ataupun  pembunuhan. Laporan      Komisi HAM  Islam  (Commission  of  Islamic  Human  Right)    tahun  2011,  menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data  pemerintah.  Sementara  yang  dicatat  oleh  para  pengacara/pakar  hukum  dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan menjadi sekitar 30.000 orang  di negara tersebut. Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang  mayoritasnya  adalah  anak-anak  muda  dibawah  usia  20  tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung.

ILMUWAN MESTI BERPIHAK

00.42
Dunia saat ini  sudah semakin parah. Berbagai isu mulai dari kesenjagan ekonomi, penjajahan fisik, pemanasan global, perang saudara, penyakit yang mewabah keseluruh dunia telah menjadi berita sehari-hari. Problem ini berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dunia dan sebagian dari mereka membentuk berbagai lembaga yang mengadvokasi berbagai problem-problem tersebut.

Namun, menurut saya, yang harus berdiri di barisan terdepan untuk melakukan pengkajian tentang hal ini adalah para intelektual dan ilmuwan. Karena sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada lahir dari konsepsi-konsepsi yang telah dikaji dan diformulasikan oleh para ilmuwan tersebut, khususnya ilmuwan sosial,  hingga berdampak seperti yang ada saat ini. Celakanya, kebanyakan para ilmuwan masih dihipnotis oleh jargon-jargon/doktrin netralitas dan objektifitas pengetahuan padahal konsep tersebut telah using dan telah banyak yang meninggalkannya. Tulisan ini akan mencoba untuk menghadirkan kembali sedikit perdebatan mengenai konsep keberfihakan dalam ilmu pengetahuan sosial dan penerapannya di Indonesia dan berusaha meyakinkan bahwa keberfihakan itu bukanlah sebuah cacat, cela atau aib bagi ilmuwan sosial.

Keberfihakan Ilmu Pengetahuan   

Perdebatan yang paling menarik dalam studi pengetahuan sosial adalah mengenai keberfihakan ilmu pengetahuan. Perdebatan itu dicirikan oleh dua arus besar dalam bangunan epistimologi paradigma ilmu pengetahuan yakni, positivisme dan postpositivisme. Doktrin positivisme dalam memandang ilmu pengetahuan sosial menyamakan dengan pengetahuan science atau ilmu-ilmu alam yang kebenarannya bersifat universal, objektif dan bebas nilai. Sehingga ilmu sosial juga dianggap seperti itu, universal, objektif dan bebas nilai. Metodologi ini yang digunakan oleh barat hingga mapan sampai saat ini dan terus-menerus dipelajari dan dipraktekkan diseluruh dunia dalam berbagai penelitian dan pengajaran di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, baik dalam sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Sementara aliran postpositivisme hadir untuk mengkritik aliran positivistik dalam ilmu pengetahuan sosial. Aliran ini membongkar konsep-konsep epistimologi yang dibangun oleh positivistik tersebut, seperti universalitas, objektifitas dan kebebas nilaian ilmu pengetahuan sosial. Postpositivisme meyakini bahwa pengetahuan sosial tidak universal, tidak objektif dan tidak bebas nilai karena pada dasarnya proses perumusan pengetahuan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tidak lepas dari konteks ruang dan waktu dimana mereka berada, begitupun nilai atau ideologi yang dianut oleh para ilmuwan. Cara pandang seperti ini diadopsi oleh berbagai mazhab dalam Postpostivisme seperti, mazhab Frankfurt, poststrukturalisme/postmodernisme, postcolonialisme, Gramscianisme dsb.

Aliran postpostivistik ini sebenarnya muncul karena melihat peradaban barat yang telah mapan dan dominan di barat maupun penerapannya di negara-negara non-barat/timur. Peradaban barat yang ditopang oleh kekuasaan dan pengetahuan tersebut ternyata tidak menjadikan negara-negara barat menjadi negara yang mengangkat harkat dan martabat manusia malah sebaliknya menghasilkan eksploitasi, dan ekspansi atau kolonialisasi di seluruh penjuru dunia. Karenanya, mereka mengkaji aspek-aspek nonmateril yang menjadikan peradaban barat mapan dan mereka akhirnya menemukan bahwa bangunan paradigma atau ideologi baratlah yang memang bermasalah.

Usaha-usaha dominasi melalui pengetahuan oleh barat terhadap timur telah ditulis dengan baik oleh Edward Said, dalam masterpiecenya Orientalisme (1979). Said menggambarkan bagaimana negara-negara kolonial saat merambah dunia timur juga mengikutsertakan para ilmuwan mereka. Ilmuwan tersebut selanjutnya melakukan penelitian-penelitian terhadap dunia timur, agamanya, budayanya, politik, bahasa dan sejarahnya. Namun, penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa timur itu lebih inferior daripada barat sehingga intervensi barat dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat orang timur menjadi maju menjadi seperti negara-negara barat. Argumen objektifitas pengetahuan yang ditawarkan oleh barat dibantah oleh Said bahwa sebenarnya misi para orientalis ke dunia timur sebenarnya sangat kental dengan misi politik yakni untuk mempertahankan dominasi para kolonial dengan meyakinkan dunia timur bahwa mereka berhak dijajah, diformat dan didesain sesuai dengan keinginan barat.

Berfihak Bukan Tabu

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan riset kata-kata keberfihakan bukanlah menjadi sebuah hal yang asing untuk diangkat dan didiskusikan. Ilmuwan barat yang mendengung-dengungkan netralitas pengetahuan sudah dibantah sendiri oleh ilmuwan-ilmuwan didikan barat juga. Dan memang faktanya, dalam proses konstruksi pengetahuan itu ideologi ilmuwan sangatlah berperan penting.

Era perang dingin merupakan sejarah yang menjelaskan secara telanjang bagaimana pertarungan ide itu terjadi. Amerika dan Sovyet tidak hanya memamerkan kekuatan militernya yang tak tertandingi. Tapi juga menyebarkan jalan hidup menuju kesejahteraan dan kedamaian (ideologi). Sovyet dengan konsepsi yang dibangunnya menyebarkan Komunisme untuk mencapai cita-cita luhur tersebut begitupun Amerika menawarkan kehidupan liberal untuk mencapai cita-cita tertinggi manusia.

Indonesia menjadi sebuah laboratorium yang menarik untuk menarik gambaran dari pertarungan dominasi pengetahuan tersebut. Bradley Simpson, dalam buku hasil penelitiannya (The Economist with Gun, 2005) menggambarkan secara terang bagaimana koar-koar Soekarno untuk melawan neokolonialisme dengan cita-cita NASAKOM dilawan sendiri oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang di Indonesia. Para ilmuwan ini adalah hasil dari kerja keras Amerika Serikat dan lembaga-lembaga donor seperti Ford dan Rockefeller Foundation  yang mengirim mereka ke sekolah-sekolah unggulan di Amerika sejak tahun 50-an.  Hasil didikan tersebut ikut serta dalam proses penghapusan legitimasi Soekarno di mata rakyat Indonesia yang kemudian disingkirkan dari kursi kepresidennya. Kemudian, setelah itu pendidikan Indonesia diarahkan berkiblat ke kurikulum barat, copy paste 100 %.  Kalau mau bukti, silahkan buka semua buku-buku referensi dan bahan ajar dalam sekolah dan universitas di Indonesia saat ini baik ilmu Ekonomi, Politik, Sosiologi, Antropologi dan Ilmu Hukum. Sistem pendidikan ini yang terus melahirkan para pengabdi terhadap kepentingan-kepentingan barat/kapitalisme  di Indonesia.

Pelajaran tuk Aktifis Muslim

Disaat kaum postpositivist meragukan rasionalitas kebenaran yang dihasilkan oleh peradaban barat maka, apalagi kita sebagai orang muslim pasti akan mengambil sikap yang lebih dari mereka karena meyakini bahwa sumber kebenaran hanya dari Allah.  Dominasi logika rasional barat ternyata ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan barat sendiri  karena universalisasi pemikiran barat hanya berdampak buruk bagi seluruh manusia bahkan bagi barat sendiri. Sementara kita kaum muslim telah menyadari bahwa apapun produk akal dari manusia itu relative dan terbatas dan disitulah manusia butuh tuntunan wahyu dari tuhan untuk bisa menjalankan aktifitas di dunia dengan sebaik-baiknya.
Dunia saat ini  sudah semakin parah. Berbagai isu mulai dari kesenjagan ekonomi, penjajahan fisik, pemanasan global, perang saudara, penyakit yang mewabah keseluruh dunia telah menjadi berita sehari-hari. Problem ini berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dunia dan sebagian dari mereka membentuk berbagai lembaga yang mengadvokasi berbagai problem-problem tersebut.

Namun, menurut saya, yang harus berdiri di barisan terdepan untuk melakukan pengkajian tentang hal ini adalah para intelektual dan ilmuwan. Karena sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada lahir dari konsepsi-konsepsi yang telah dikaji dan diformulasikan oleh para ilmuwan tersebut, khususnya ilmuwan sosial,  hingga berdampak seperti yang ada saat ini. Celakanya, kebanyakan para ilmuwan masih dihipnotis oleh jargon-jargon/doktrin netralitas dan objektifitas pengetahuan padahal konsep tersebut telah using dan telah banyak yang meninggalkannya. Tulisan ini akan mencoba untuk menghadirkan kembali sedikit perdebatan mengenai konsep keberfihakan dalam ilmu pengetahuan sosial dan penerapannya di Indonesia dan berusaha meyakinkan bahwa keberfihakan itu bukanlah sebuah cacat, cela atau aib bagi ilmuwan sosial.

Keberfihakan Ilmu Pengetahuan   

Perdebatan yang paling menarik dalam studi pengetahuan sosial adalah mengenai keberfihakan ilmu pengetahuan. Perdebatan itu dicirikan oleh dua arus besar dalam bangunan epistimologi paradigma ilmu pengetahuan yakni, positivisme dan postpositivisme. Doktrin positivisme dalam memandang ilmu pengetahuan sosial menyamakan dengan pengetahuan science atau ilmu-ilmu alam yang kebenarannya bersifat universal, objektif dan bebas nilai. Sehingga ilmu sosial juga dianggap seperti itu, universal, objektif dan bebas nilai. Metodologi ini yang digunakan oleh barat hingga mapan sampai saat ini dan terus-menerus dipelajari dan dipraktekkan diseluruh dunia dalam berbagai penelitian dan pengajaran di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, baik dalam sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Sementara aliran postpositivisme hadir untuk mengkritik aliran positivistik dalam ilmu pengetahuan sosial. Aliran ini membongkar konsep-konsep epistimologi yang dibangun oleh positivistik tersebut, seperti universalitas, objektifitas dan kebebas nilaian ilmu pengetahuan sosial. Postpositivisme meyakini bahwa pengetahuan sosial tidak universal, tidak objektif dan tidak bebas nilai karena pada dasarnya proses perumusan pengetahuan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tidak lepas dari konteks ruang dan waktu dimana mereka berada, begitupun nilai atau ideologi yang dianut oleh para ilmuwan. Cara pandang seperti ini diadopsi oleh berbagai mazhab dalam Postpostivisme seperti, mazhab Frankfurt, poststrukturalisme/postmodernisme, postcolonialisme, Gramscianisme dsb.

Aliran postpostivistik ini sebenarnya muncul karena melihat peradaban barat yang telah mapan dan dominan di barat maupun penerapannya di negara-negara non-barat/timur. Peradaban barat yang ditopang oleh kekuasaan dan pengetahuan tersebut ternyata tidak menjadikan negara-negara barat menjadi negara yang mengangkat harkat dan martabat manusia malah sebaliknya menghasilkan eksploitasi, dan ekspansi atau kolonialisasi di seluruh penjuru dunia. Karenanya, mereka mengkaji aspek-aspek nonmateril yang menjadikan peradaban barat mapan dan mereka akhirnya menemukan bahwa bangunan paradigma atau ideologi baratlah yang memang bermasalah.

Usaha-usaha dominasi melalui pengetahuan oleh barat terhadap timur telah ditulis dengan baik oleh Edward Said, dalam masterpiecenya Orientalisme (1979). Said menggambarkan bagaimana negara-negara kolonial saat merambah dunia timur juga mengikutsertakan para ilmuwan mereka. Ilmuwan tersebut selanjutnya melakukan penelitian-penelitian terhadap dunia timur, agamanya, budayanya, politik, bahasa dan sejarahnya. Namun, penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa timur itu lebih inferior daripada barat sehingga intervensi barat dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat orang timur menjadi maju menjadi seperti negara-negara barat. Argumen objektifitas pengetahuan yang ditawarkan oleh barat dibantah oleh Said bahwa sebenarnya misi para orientalis ke dunia timur sebenarnya sangat kental dengan misi politik yakni untuk mempertahankan dominasi para kolonial dengan meyakinkan dunia timur bahwa mereka berhak dijajah, diformat dan didesain sesuai dengan keinginan barat.

Berfihak Bukan Tabu

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan riset kata-kata keberfihakan bukanlah menjadi sebuah hal yang asing untuk diangkat dan didiskusikan. Ilmuwan barat yang mendengung-dengungkan netralitas pengetahuan sudah dibantah sendiri oleh ilmuwan-ilmuwan didikan barat juga. Dan memang faktanya, dalam proses konstruksi pengetahuan itu ideologi ilmuwan sangatlah berperan penting.

Era perang dingin merupakan sejarah yang menjelaskan secara telanjang bagaimana pertarungan ide itu terjadi. Amerika dan Sovyet tidak hanya memamerkan kekuatan militernya yang tak tertandingi. Tapi juga menyebarkan jalan hidup menuju kesejahteraan dan kedamaian (ideologi). Sovyet dengan konsepsi yang dibangunnya menyebarkan Komunisme untuk mencapai cita-cita luhur tersebut begitupun Amerika menawarkan kehidupan liberal untuk mencapai cita-cita tertinggi manusia.

Indonesia menjadi sebuah laboratorium yang menarik untuk menarik gambaran dari pertarungan dominasi pengetahuan tersebut. Bradley Simpson, dalam buku hasil penelitiannya (The Economist with Gun, 2005) menggambarkan secara terang bagaimana koar-koar Soekarno untuk melawan neokolonialisme dengan cita-cita NASAKOM dilawan sendiri oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang di Indonesia. Para ilmuwan ini adalah hasil dari kerja keras Amerika Serikat dan lembaga-lembaga donor seperti Ford dan Rockefeller Foundation  yang mengirim mereka ke sekolah-sekolah unggulan di Amerika sejak tahun 50-an.  Hasil didikan tersebut ikut serta dalam proses penghapusan legitimasi Soekarno di mata rakyat Indonesia yang kemudian disingkirkan dari kursi kepresidennya. Kemudian, setelah itu pendidikan Indonesia diarahkan berkiblat ke kurikulum barat, copy paste 100 %.  Kalau mau bukti, silahkan buka semua buku-buku referensi dan bahan ajar dalam sekolah dan universitas di Indonesia saat ini baik ilmu Ekonomi, Politik, Sosiologi, Antropologi dan Ilmu Hukum. Sistem pendidikan ini yang terus melahirkan para pengabdi terhadap kepentingan-kepentingan barat/kapitalisme  di Indonesia.

Pelajaran tuk Aktifis Muslim

Disaat kaum postpositivist meragukan rasionalitas kebenaran yang dihasilkan oleh peradaban barat maka, apalagi kita sebagai orang muslim pasti akan mengambil sikap yang lebih dari mereka karena meyakini bahwa sumber kebenaran hanya dari Allah.  Dominasi logika rasional barat ternyata ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan barat sendiri  karena universalisasi pemikiran barat hanya berdampak buruk bagi seluruh manusia bahkan bagi barat sendiri. Sementara kita kaum muslim telah menyadari bahwa apapun produk akal dari manusia itu relative dan terbatas dan disitulah manusia butuh tuntunan wahyu dari tuhan untuk bisa menjalankan aktifitas di dunia dengan sebaik-baiknya.

MELIHAT PERISTIWA ARAB SPRING DARI BELAKANG (SEBUAH REFLEKSI)

00.41

Kabar tentang peristiwa dunia arab sudah semakin ditinggalkan meskipun para pejuang di suriah masih terus merongrong pemerintahnya untuk lengser dari kursi kekuasaannya dan setiap waktu ada banyak yang mati. Sementara dunia arab yang lain sudah menata kembali negaranya setelah setahun kurang lebih pergolakan terjadi baik di Afrika Utara maupun Timur Tengah. Banyak negara yang telah melakukan pemilihan ulang secara demokratis dan menaikkan tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok Islam. Mesir dan Tunisia menjadi contoh untuk hal tersebut. Apakah terjadinya “revolusi di Timur Tengah” akan merubah kondisi perpolitikan di Timur Tengah dan juga menaikkan kehormatan kaum muslimin di Timur Tengah?. Pertanyaan yang butuh sebuah analisis yang dalam dan sistematis untuk hal ini. Namun, Penulis akan mencoba mengajak untuk  melihat kembali kebelakang  apa-apa yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat jauh sebelum Arab Spring berlangsung.   
Broader Middle East Programs
Jauh sebelum pergolakan dan meluasnya tuntutan demokratisasi di Timur tengah dan afrika utara negara-negara barat Amerika Serikat dan Eropa telah jauh telah mempersiapkan dan mendukung terciptanya demokrasi di negara-negara tersebut. Tahun 2003 President Bush dalam sebuah pidatonya di National Endowment for Democracy  mengungkapkan komitmennya untuk mendukung proses demokratisasi di TImur Tengah dan Afrika Utara. “ “60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe, because in the long run stability cannot be purchased at the expense of liberty.” 60 tahun negara-negara barat membiarkan hilangnya kebebasan di Timteng tidak menjadikan kita aman, karena sebuah stabilitas yang berlangsung jangka panjag tidak bisa membayar ongkos kebebasan yang hilang..
Komitment Demokratisasi di Timur Tengah kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan The Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENA) Sebagai sebuah lembaga multilateral yang merencanakan proses peningkatan liberalisasi ekonomi dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian The Foundation for the Future (FFF)  dibentuk lembaga ini lahir sebagai tindaklanjut dari program BMENA tersebut. Dibentuk tahun 2005; bermarkas di Amman, Yordan dan satellite office-nya di Washington DC.
AS juga membentuk The Middle East Partnership Initiative (MEPI), sebuah lembaga di yang berada dibawah biro urusan timur dekat di DEPLU AS yang berfungsi untuk mendukung reformasi politik, pemberdayaan  perempuan, pemuda, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi di dunia Arab. Salah satu kontribusi lembaga ini bagi dukungan demokratisasi di dunia arab adalah pemberian bantuan dana bagi Ornop (Organisasi Non pemerintah)/NGO di Timur Tengah dan Afrika utara untuk meningkatkan agenda reformasi di negaranya masing-masing. Diantara NGO yang banyak mendapatkan dukungan langsung dari lembaga ini adalah yang berada di Mesir karena bantuan diberikan tanpa melalui pemerintah tapi langsung ke NGO tersebut. Lembaga ini juga telah aktif untuk terlibat dalam proses politik di Yaman, Maroko, Kuwait, Iran dan Syiria.  
Lembaga lain yang dibentuk adalah Near East Regional Democracy (NERD), lembaga yang dibentuk oleh Obama sebagai kelanjutan dari program Bush untuk membiayai proses demokratisasi di Iran. Secara umum mendukung program dan aktifitas untuk memperluas unmonitored, uncensored access bagi pengguna internet secara luas di negara-negara yang tertutup yang sangat ketat dalam penggunaan internetnya seperti China dan Iran.  Lembaga ini berada di bawah Department Luar Negeri AS, Urusan Iran (Iranian Affairs), Biro Urusan Timur Dekat.
Amerika juga bekerjasama dengan The National Endowment for Democracy. Semi Private dan organisasi non profit yang bekerja untuk memperkuat institusi demokratik di seluruh dunia melalu usaha-usaha non-pemerintah.  Organisasi ini sangat berperan besar dalam membiayai dan mendukung demokratisasi di Timur Tengah. Tahun 2006, sekitar 80 juta dollar digunakan oleh NED untuk membiayai programnya di Arab dan negara-negara muslim.
Terakhir The Euro-Mediterranean Partnership Initiative. Lembaga ini dibentuk oleh Uni Eropa dan 12 negara Mediterania selatan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan Afrika; liberalisasi perdagangan, dukungan reformasi politik dan HAM, pertukaran budaya, dan dukungan terhadap perdamaian Israel dan Palestina. miliaran dollar dikeluarkan oleh lembaga ini untuk mendukung visinya di Timur Tengah.
Sorotan
Lembaga-lembaga diatas merupakan bukti keseriusan dari negara-negara Barat, Amerika dan Sekutu-sekutunya untuk merubah wajah Timur Tengah. Melalui pernyataan Bush “ stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya “Freedom”. Ini  berarti ada harapan yang lebih besar dari liberalisasi dan demokratisasi  timur tengah dibanding stabilitas politik dengan mempertahankan para diktator di Timur Tengah. Usaha-usaha menggapai demokrasi itu tidak dijalankan dengan memberikan pressure  pada pemerintahan di Timur Tengah namun dengan menggunakan kekuatan grassroot, kelompok-kelompok sipil dan NGO. Karena pemerintahan barat paham betul bahwa tak ada rezim yang ingin memberikan sistem kekuasaannya dan hanya masyarakatlah yang punya kekuatan untuk menggulingkan rezim tersebut.
Terbukti pada saat pergolakan di Timur Tengah, Arab Spring. Kelompok-kelompok yang menguasai opini dan arah gerak dari masyarakat di Timur Tengah adalah kelompok-kelompok liberal dan pendukung demokratisasi dan kelompok-kelompok Islam pun berkoalisi dengan mereka. Investigasi Michael Chossudovsky, Professor di bidang Ekonomi di Kanada membuktikan hal tersebut. Berikut kutipannya:
Beberapa tahun sebelum Arab Spring, Aktifis gerakan oposisi telah diterima oleh Condoleezza Rice di Amerika Serikat tahun 2008 dan berlanjut tahun 2009, oleh sekertaris negara, Hillary Clinton untuk membahas kondisi Mesir ke depan dimana HAM dan Demokrasi menjadi isu utama. Februari hingga Maret 2010, Freedom House mengkarantina 11 blogger dari Timur Tengah dan Afrika Utara dari berbagai perwakilan organisasi selama dua minggu. Mereka study tour di Washington dan mengikuti pelatihan-pelatihan- digital security, digital video making, message development and digital mapping. Melalui Freedom House, National Endowment For Democracy, Amerika Serikat mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap Mesir. Ratusan jumlahnya organisasi oposisi didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. Gerakan Kifayah dan Gerakan 6 april yang menjadi pencetus utama dan penyebar propaganda anti Mubarok di Mesir melalui Facebook, Twitter, dan blog adalah organisasi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. (Michel Chossudovsky.2011. The Protest Movement in Egypt: "Dictators" do not Dictate, They Obey Orders/www.globalresearch.ca).
Setelah arab spring dan negara-negara seperti Mesir, Libya dan  Tunisia berganti kemasan, tetap saja mereka dalam satu desain sistem ekonomi dan politik yakni seperti yang telah dirancang untuk barat, liberalisasi politik dan ekonomi. Baru-baru ini pemerintahan Morsi telah meminta bantuan IMF untuk membangun Mesir sekitar $ 4,9 miliar dollar dengan bunga 1.1%.  kemudian negara “baru” Libya juga dibangun dengan dana-dana donator Internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Begitupun halnya dengan Tunisia yang masih tetap menjaga hubungannya dengan IMF. Tidak ada hal agenda baru yang menjanjikan dan hal-hal tersebut. Kesimpulannya, perubahan politik yang ada Timur-Tengah saat ini adalah bagian dari sebuah agenda besar untuk menjadikan Timur-Tengah sebagai wilayah demokratis; negara demokrasi yang diawasi dan dikontrol oleh Amerika Serikat.
Penulis beberapa tahun lalu pernah sempat membaca sebuah transkrip hasil diskusi CIA yang tersebar luas di internet yang isinya mengharapkan demokrasi bisa berkembang di Timur-Tengah utamanya berkaitan dengan bagaimana menghadapi gerakan Islam Politik/Radikal. Menurut Transkrip tersebut, Jika negara-negara otoriter Timteng masih dibiarkan bertahan maka gerakan-gerakan politik Islam akan melakukan gerakannya sembunyi-sembunyi dan menarik masyarakat dengan ideologinya tersebut dan melawan rezim yang berkuasa. Sementara jika demokrasi dikembangkan di Timur-Tengah maka akan ada kelompok-kelompok Islam yang akan ikut proses demokrasi dan akan mengkampanyekan kesesuaian Islam dan Demokrasi. Hal itu setidaknya akan meredam suara-suara Islam Ideologis yang membahayakan eksistensi liberalisme di Timteng.
Argumentasi transkrip CIA ini ternyata diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2004 yang berjudul,  Research Brief:U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11. Salah satu strateginya adalah “Seek to engage Islamists in normal politics”. Melibatkan kaum Islamis dalam sistem Politik yang ada.   Meskipun sulit menurut mereka, namun hal itu penting dilakukan, karena keterlibatan sebuah gerakan/partai Islamis dalam politik/demokrasi menjadikan mereka bisa bersikap moderat atau inklusif.
Penutup
Tulisan ini tidak bermaksud melemahkan semangat juang para pejuang untuk mendukung tegaknya kehidupan yang sejahtera, damai dan tentram di Dunia Islam, tetapi untuk mengajak untuk berfikir bahwa semangat perubahan saja tidak cukup. Negara-negara barat telah faham betul bagaimana strategi perubahan yang seharusnya. Yakni  dengan membentuk opini umum melalui jaringannya di Timur-Tengah mengenai ideology demokrasi dan liberalism sebagai musuh totalitarianism. Sejak Rasulullah  berdakwah di Makkah juga telah menempuh jalan politik tersebut. Bahwa untuk mengganti sebuah sistem maka dibutuhkan ideologi, para aktivis ideologis yang aktif untuk mengkampanyekan ide tersebut dan akhirnya menerima kekuasaan dari rakyat dan mengganti bangunan sistem yang ada dengan yang baru. Wallahua`lam (Hasbi Aswar, Penulis adalah mantan aktifis pers mahasiswa dan pengurus majalah mini Islam Zine Pembebasan)   


Kabar tentang peristiwa dunia arab sudah semakin ditinggalkan meskipun para pejuang di suriah masih terus merongrong pemerintahnya untuk lengser dari kursi kekuasaannya dan setiap waktu ada banyak yang mati. Sementara dunia arab yang lain sudah menata kembali negaranya setelah setahun kurang lebih pergolakan terjadi baik di Afrika Utara maupun Timur Tengah. Banyak negara yang telah melakukan pemilihan ulang secara demokratis dan menaikkan tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok Islam. Mesir dan Tunisia menjadi contoh untuk hal tersebut. Apakah terjadinya “revolusi di Timur Tengah” akan merubah kondisi perpolitikan di Timur Tengah dan juga menaikkan kehormatan kaum muslimin di Timur Tengah?. Pertanyaan yang butuh sebuah analisis yang dalam dan sistematis untuk hal ini. Namun, Penulis akan mencoba mengajak untuk  melihat kembali kebelakang  apa-apa yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat jauh sebelum Arab Spring berlangsung.   
Broader Middle East Programs
Jauh sebelum pergolakan dan meluasnya tuntutan demokratisasi di Timur tengah dan afrika utara negara-negara barat Amerika Serikat dan Eropa telah jauh telah mempersiapkan dan mendukung terciptanya demokrasi di negara-negara tersebut. Tahun 2003 President Bush dalam sebuah pidatonya di National Endowment for Democracy  mengungkapkan komitmennya untuk mendukung proses demokratisasi di TImur Tengah dan Afrika Utara. “ “60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe, because in the long run stability cannot be purchased at the expense of liberty.” 60 tahun negara-negara barat membiarkan hilangnya kebebasan di Timteng tidak menjadikan kita aman, karena sebuah stabilitas yang berlangsung jangka panjag tidak bisa membayar ongkos kebebasan yang hilang..
Komitment Demokratisasi di Timur Tengah kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan The Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENA) Sebagai sebuah lembaga multilateral yang merencanakan proses peningkatan liberalisasi ekonomi dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian The Foundation for the Future (FFF)  dibentuk lembaga ini lahir sebagai tindaklanjut dari program BMENA tersebut. Dibentuk tahun 2005; bermarkas di Amman, Yordan dan satellite office-nya di Washington DC.
AS juga membentuk The Middle East Partnership Initiative (MEPI), sebuah lembaga di yang berada dibawah biro urusan timur dekat di DEPLU AS yang berfungsi untuk mendukung reformasi politik, pemberdayaan  perempuan, pemuda, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi di dunia Arab. Salah satu kontribusi lembaga ini bagi dukungan demokratisasi di dunia arab adalah pemberian bantuan dana bagi Ornop (Organisasi Non pemerintah)/NGO di Timur Tengah dan Afrika utara untuk meningkatkan agenda reformasi di negaranya masing-masing. Diantara NGO yang banyak mendapatkan dukungan langsung dari lembaga ini adalah yang berada di Mesir karena bantuan diberikan tanpa melalui pemerintah tapi langsung ke NGO tersebut. Lembaga ini juga telah aktif untuk terlibat dalam proses politik di Yaman, Maroko, Kuwait, Iran dan Syiria.  
Lembaga lain yang dibentuk adalah Near East Regional Democracy (NERD), lembaga yang dibentuk oleh Obama sebagai kelanjutan dari program Bush untuk membiayai proses demokratisasi di Iran. Secara umum mendukung program dan aktifitas untuk memperluas unmonitored, uncensored access bagi pengguna internet secara luas di negara-negara yang tertutup yang sangat ketat dalam penggunaan internetnya seperti China dan Iran.  Lembaga ini berada di bawah Department Luar Negeri AS, Urusan Iran (Iranian Affairs), Biro Urusan Timur Dekat.
Amerika juga bekerjasama dengan The National Endowment for Democracy. Semi Private dan organisasi non profit yang bekerja untuk memperkuat institusi demokratik di seluruh dunia melalu usaha-usaha non-pemerintah.  Organisasi ini sangat berperan besar dalam membiayai dan mendukung demokratisasi di Timur Tengah. Tahun 2006, sekitar 80 juta dollar digunakan oleh NED untuk membiayai programnya di Arab dan negara-negara muslim.
Terakhir The Euro-Mediterranean Partnership Initiative. Lembaga ini dibentuk oleh Uni Eropa dan 12 negara Mediterania selatan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan Afrika; liberalisasi perdagangan, dukungan reformasi politik dan HAM, pertukaran budaya, dan dukungan terhadap perdamaian Israel dan Palestina. miliaran dollar dikeluarkan oleh lembaga ini untuk mendukung visinya di Timur Tengah.
Sorotan
Lembaga-lembaga diatas merupakan bukti keseriusan dari negara-negara Barat, Amerika dan Sekutu-sekutunya untuk merubah wajah Timur Tengah. Melalui pernyataan Bush “ stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya “Freedom”. Ini  berarti ada harapan yang lebih besar dari liberalisasi dan demokratisasi  timur tengah dibanding stabilitas politik dengan mempertahankan para diktator di Timur Tengah. Usaha-usaha menggapai demokrasi itu tidak dijalankan dengan memberikan pressure  pada pemerintahan di Timur Tengah namun dengan menggunakan kekuatan grassroot, kelompok-kelompok sipil dan NGO. Karena pemerintahan barat paham betul bahwa tak ada rezim yang ingin memberikan sistem kekuasaannya dan hanya masyarakatlah yang punya kekuatan untuk menggulingkan rezim tersebut.
Terbukti pada saat pergolakan di Timur Tengah, Arab Spring. Kelompok-kelompok yang menguasai opini dan arah gerak dari masyarakat di Timur Tengah adalah kelompok-kelompok liberal dan pendukung demokratisasi dan kelompok-kelompok Islam pun berkoalisi dengan mereka. Investigasi Michael Chossudovsky, Professor di bidang Ekonomi di Kanada membuktikan hal tersebut. Berikut kutipannya:
Beberapa tahun sebelum Arab Spring, Aktifis gerakan oposisi telah diterima oleh Condoleezza Rice di Amerika Serikat tahun 2008 dan berlanjut tahun 2009, oleh sekertaris negara, Hillary Clinton untuk membahas kondisi Mesir ke depan dimana HAM dan Demokrasi menjadi isu utama. Februari hingga Maret 2010, Freedom House mengkarantina 11 blogger dari Timur Tengah dan Afrika Utara dari berbagai perwakilan organisasi selama dua minggu. Mereka study tour di Washington dan mengikuti pelatihan-pelatihan- digital security, digital video making, message development and digital mapping. Melalui Freedom House, National Endowment For Democracy, Amerika Serikat mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap Mesir. Ratusan jumlahnya organisasi oposisi didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. Gerakan Kifayah dan Gerakan 6 april yang menjadi pencetus utama dan penyebar propaganda anti Mubarok di Mesir melalui Facebook, Twitter, dan blog adalah organisasi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. (Michel Chossudovsky.2011. The Protest Movement in Egypt: "Dictators" do not Dictate, They Obey Orders/www.globalresearch.ca).
Setelah arab spring dan negara-negara seperti Mesir, Libya dan  Tunisia berganti kemasan, tetap saja mereka dalam satu desain sistem ekonomi dan politik yakni seperti yang telah dirancang untuk barat, liberalisasi politik dan ekonomi. Baru-baru ini pemerintahan Morsi telah meminta bantuan IMF untuk membangun Mesir sekitar $ 4,9 miliar dollar dengan bunga 1.1%.  kemudian negara “baru” Libya juga dibangun dengan dana-dana donator Internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Begitupun halnya dengan Tunisia yang masih tetap menjaga hubungannya dengan IMF. Tidak ada hal agenda baru yang menjanjikan dan hal-hal tersebut. Kesimpulannya, perubahan politik yang ada Timur-Tengah saat ini adalah bagian dari sebuah agenda besar untuk menjadikan Timur-Tengah sebagai wilayah demokratis; negara demokrasi yang diawasi dan dikontrol oleh Amerika Serikat.
Penulis beberapa tahun lalu pernah sempat membaca sebuah transkrip hasil diskusi CIA yang tersebar luas di internet yang isinya mengharapkan demokrasi bisa berkembang di Timur-Tengah utamanya berkaitan dengan bagaimana menghadapi gerakan Islam Politik/Radikal. Menurut Transkrip tersebut, Jika negara-negara otoriter Timteng masih dibiarkan bertahan maka gerakan-gerakan politik Islam akan melakukan gerakannya sembunyi-sembunyi dan menarik masyarakat dengan ideologinya tersebut dan melawan rezim yang berkuasa. Sementara jika demokrasi dikembangkan di Timur-Tengah maka akan ada kelompok-kelompok Islam yang akan ikut proses demokrasi dan akan mengkampanyekan kesesuaian Islam dan Demokrasi. Hal itu setidaknya akan meredam suara-suara Islam Ideologis yang membahayakan eksistensi liberalisme di Timteng.
Argumentasi transkrip CIA ini ternyata diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2004 yang berjudul,  Research Brief:U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11. Salah satu strateginya adalah “Seek to engage Islamists in normal politics”. Melibatkan kaum Islamis dalam sistem Politik yang ada.   Meskipun sulit menurut mereka, namun hal itu penting dilakukan, karena keterlibatan sebuah gerakan/partai Islamis dalam politik/demokrasi menjadikan mereka bisa bersikap moderat atau inklusif.
Penutup
Tulisan ini tidak bermaksud melemahkan semangat juang para pejuang untuk mendukung tegaknya kehidupan yang sejahtera, damai dan tentram di Dunia Islam, tetapi untuk mengajak untuk berfikir bahwa semangat perubahan saja tidak cukup. Negara-negara barat telah faham betul bagaimana strategi perubahan yang seharusnya. Yakni  dengan membentuk opini umum melalui jaringannya di Timur-Tengah mengenai ideology demokrasi dan liberalism sebagai musuh totalitarianism. Sejak Rasulullah  berdakwah di Makkah juga telah menempuh jalan politik tersebut. Bahwa untuk mengganti sebuah sistem maka dibutuhkan ideologi, para aktivis ideologis yang aktif untuk mengkampanyekan ide tersebut dan akhirnya menerima kekuasaan dari rakyat dan mengganti bangunan sistem yang ada dengan yang baru. Wallahua`lam (Hasbi Aswar, Penulis adalah mantan aktifis pers mahasiswa dan pengurus majalah mini Islam Zine Pembebasan)   

AMERICAN LIBERAL IMPERIALISM

00.40
Belakangan ini Isu Edward Snowden memanaskan opini publik dunia. Edward Snowden, mantan NSA  membongkar penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara di dunia.  Banyak negara di dunia yang gerah dan protes atas hal tersebut, termasuk Indonesia. Aksi Snowden berdampak pada hangatnya hubungan antara Indonesia dan Australia.
Bagi orang-orang yang sadar akan realitas perilaku Amerika Serikat dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Perilaku penyadapan yang dianggap, kurang ajar, oleh banyak kepala negara sebenarnya hanyalah setitik dari aksi-aksi Amerika Serikat yang secara terang-terangan meremehkan martabat kemanusiaan. Aksi bengis Amerika Serikat tersebut telah terjadi sejak baru berdirinya, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin dan era perang melawan teror saat ini.
Carl Boggs, Professor di National University of Los Angeles, tahun 2009 menerbitkan sebuah buku yang diberi judul The Crimes of Empire: Rogue State and World Domination. Buku ini menelanjangi segala pelanggaran-pelanggaran Amerika Serikat terhadap kemanusiaan dan hukum-hukum internasional. Boggs mengatakan, “ AS saat ini adalah negara pelanggar hukum yang paling menakutkan di dunia ini. para pemimpinnya telah berkontribusi terhadap proses merosotnya kondisi dunia menjadi tanpa hukum (global lawlassness)”.
Diantara pelanggaran besar yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan pembunuhan massal dan pembersihan sebuah etnis tertentu (massacre and ethnic cleansing). Pelanggaran ini terjadi sejak pertama kali orang-orang eropa kulit putih hijrah ke benua Amerika kemudian mereka melakukan ekspansi  untuk memperbesar wilayah kekuasaan yang berada di wilayah Amerika Tengah. Jumlah orang Indian yang jumlahnya sekitar 15 juta tinggal berjumlah ratusan ribu saja di awal abad 20 akibat dari peperangan, pengambil alihan lahan dan sumber daya alam, dominasi kekuasaan dan hegemoni agama.   TIndakan pembasmian sebuah masyarakat juga terjadi diabad 20 dan 21. Seperti pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan senjata nuklir yang memusnahkan sekitar 200.000 pendudukan dan menghabiskan seluruh yang tersisa.
Kemudian, antara tahun 1961-1974 di Vietnam, Laos dan Kamboja, Amerika Serikat telah melakukan tindakan pemusnahan terhadap masyarakat. sekitar 9.000 kampung kecil yang musnah, 25 juta are daerah pertanian, 12 juta are hutan dan 1,5 juta hewan ternak yang musnah akibat dari pemborbardiran, pembakaran, buldoser, dan penyembelihan massal oleh para pasukan Amerika Serikat atas nama perang melawan komunisme.  Kemudian Iraq tahun 1990 dan tahun 2003, Afghanistan, dan Libya tahun 2012. Semua invasi tersebut lebih banyak merugikan masyarakat sipil dibandingkan dengan slogan-slogan kepentingan kemanusiaan yang sering diceramahkan para pemimpin Amerika Serikat. Padahal dalam hukum internasional telah disebutkan. “pembombardiran, dan apapun tujuannya yang diarahkan kepada pemukiman, perkampungan, kota, dan bangunan yang tidak menjadi benteng pertahanan adalah terlarang” (Carl Boggs, 2009) .
Tindakan-tindakan keji terselubung juga banyak dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui Central Intelligent Agency, CIA. Tahun 1953 presiden Mosaddegh Iran dipaksa diturunkan oleh Shah Iran, Reza Pahlevi yang disokong oleh CIA.  Mosaddegh diturunkan karena menasionalisasi perusahaan minya milik British Petroleum. Inggris bekerjasama dengan CIA melengserkan Mosaddegh dengan mengangkat Reza Pahlevi serta membayar demonstran untuk mendukung Shah dan menolak Mosaddegh.
Di Indonesia, sejak tahun 1945 dan 1965 Soekarno menjadi presiden pertama yang sangat anti terhadap kepentingan kapitalisme barat di Indonesia.  CIA beberapa kali melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Soekarno sampai bahkan membuat film porno yang sebagai bintangnya mirip Soekarno (thirdworldtravellers.com,24/11/2013). Akhirnya, Soekarno betul-betul runtuh tahun 1965 melalui kudeta militer yang sangat didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden yang menjaga kepentingan Amerika di Indonesia. setelah itu menyusul pembunuhan-pembunuhan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang didukung penuh oleh Amerika Serikat.  Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengungkap kekejian Amerika Serikat melalui intelijennya sudah sangat banyak sekali ditulis.
Dalam proses pemiskinan mayoritas masyarakat dunia, Amerika Serikat menjadi aktor yang paling bertanggung jawab karena menjadi pemain utama dalam membentuk sistem ekonomi dan keuangan global yang menjadikan korporasi global menjadi penguasa perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah milik negara-negara “berkembang” menjadi santapan lezat para korporat. Dan para korporat tersebut berlindung di belakang kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jika ada yang menolak untuk ikut dalam sistem ekonomi dan keuangan global tersebut maka, kata John Perkins, para serigala (CIA) akan membunuh atau melengserkan mereka, kalau tidak berhasil maka cara yang ketiga, pemerintah yang menolak tersebut akan diinvasi secara militer oleh Amerika dan sekutunya dengan berbagai alasan (John Perkins,2004).
Menurut seorang ilmuwan barat, sikap bengis  Amerika Serikat itu disebut sebagai Liberal Imperialism. Bentuk imperialism gaya baru ini adalah menjadikan  Amerika sebagai penguasa tunggal dalam politik dunia yang bisa dengan mudahnya melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa harus mengikuti rambu-rambu hukum dan norma internasional.  
Fakta-fakta yang telah tertulis mengenai kekejaman Amerika Serikat sebenarnya cukup untuk membuat pemerintah di negeri-negeri muslim paham dan segera mengambil sikap untuk mengambil jarak atau memutus hubungan ideologis dengan Amerika Serikat. Dan setelah itu membangun sistem ekonomi, industri, militer dan politik yang tangguh untuk bisa menyaingi dan mengalahkan kekuatan imperialisme Liberal. Selama negeri-negeri muslim masih menaruh kepercayaan terhadap politik dan ideologi Amerika Serikat maka sejak itu pula kaum muslim tidak aman dari kejahatan Amerika. Jadi mau butuh apa lagi…….!!!  
Belakangan ini Isu Edward Snowden memanaskan opini publik dunia. Edward Snowden, mantan NSA  membongkar penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara di dunia.  Banyak negara di dunia yang gerah dan protes atas hal tersebut, termasuk Indonesia. Aksi Snowden berdampak pada hangatnya hubungan antara Indonesia dan Australia.
Bagi orang-orang yang sadar akan realitas perilaku Amerika Serikat dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Perilaku penyadapan yang dianggap, kurang ajar, oleh banyak kepala negara sebenarnya hanyalah setitik dari aksi-aksi Amerika Serikat yang secara terang-terangan meremehkan martabat kemanusiaan. Aksi bengis Amerika Serikat tersebut telah terjadi sejak baru berdirinya, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin dan era perang melawan teror saat ini.
Carl Boggs, Professor di National University of Los Angeles, tahun 2009 menerbitkan sebuah buku yang diberi judul The Crimes of Empire: Rogue State and World Domination. Buku ini menelanjangi segala pelanggaran-pelanggaran Amerika Serikat terhadap kemanusiaan dan hukum-hukum internasional. Boggs mengatakan, “ AS saat ini adalah negara pelanggar hukum yang paling menakutkan di dunia ini. para pemimpinnya telah berkontribusi terhadap proses merosotnya kondisi dunia menjadi tanpa hukum (global lawlassness)”.
Diantara pelanggaran besar yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan pembunuhan massal dan pembersihan sebuah etnis tertentu (massacre and ethnic cleansing). Pelanggaran ini terjadi sejak pertama kali orang-orang eropa kulit putih hijrah ke benua Amerika kemudian mereka melakukan ekspansi  untuk memperbesar wilayah kekuasaan yang berada di wilayah Amerika Tengah. Jumlah orang Indian yang jumlahnya sekitar 15 juta tinggal berjumlah ratusan ribu saja di awal abad 20 akibat dari peperangan, pengambil alihan lahan dan sumber daya alam, dominasi kekuasaan dan hegemoni agama.   TIndakan pembasmian sebuah masyarakat juga terjadi diabad 20 dan 21. Seperti pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan senjata nuklir yang memusnahkan sekitar 200.000 pendudukan dan menghabiskan seluruh yang tersisa.
Kemudian, antara tahun 1961-1974 di Vietnam, Laos dan Kamboja, Amerika Serikat telah melakukan tindakan pemusnahan terhadap masyarakat. sekitar 9.000 kampung kecil yang musnah, 25 juta are daerah pertanian, 12 juta are hutan dan 1,5 juta hewan ternak yang musnah akibat dari pemborbardiran, pembakaran, buldoser, dan penyembelihan massal oleh para pasukan Amerika Serikat atas nama perang melawan komunisme.  Kemudian Iraq tahun 1990 dan tahun 2003, Afghanistan, dan Libya tahun 2012. Semua invasi tersebut lebih banyak merugikan masyarakat sipil dibandingkan dengan slogan-slogan kepentingan kemanusiaan yang sering diceramahkan para pemimpin Amerika Serikat. Padahal dalam hukum internasional telah disebutkan. “pembombardiran, dan apapun tujuannya yang diarahkan kepada pemukiman, perkampungan, kota, dan bangunan yang tidak menjadi benteng pertahanan adalah terlarang” (Carl Boggs, 2009) .
Tindakan-tindakan keji terselubung juga banyak dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui Central Intelligent Agency, CIA. Tahun 1953 presiden Mosaddegh Iran dipaksa diturunkan oleh Shah Iran, Reza Pahlevi yang disokong oleh CIA.  Mosaddegh diturunkan karena menasionalisasi perusahaan minya milik British Petroleum. Inggris bekerjasama dengan CIA melengserkan Mosaddegh dengan mengangkat Reza Pahlevi serta membayar demonstran untuk mendukung Shah dan menolak Mosaddegh.
Di Indonesia, sejak tahun 1945 dan 1965 Soekarno menjadi presiden pertama yang sangat anti terhadap kepentingan kapitalisme barat di Indonesia.  CIA beberapa kali melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Soekarno sampai bahkan membuat film porno yang sebagai bintangnya mirip Soekarno (thirdworldtravellers.com,24/11/2013). Akhirnya, Soekarno betul-betul runtuh tahun 1965 melalui kudeta militer yang sangat didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden yang menjaga kepentingan Amerika di Indonesia. setelah itu menyusul pembunuhan-pembunuhan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang didukung penuh oleh Amerika Serikat.  Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengungkap kekejian Amerika Serikat melalui intelijennya sudah sangat banyak sekali ditulis.
Dalam proses pemiskinan mayoritas masyarakat dunia, Amerika Serikat menjadi aktor yang paling bertanggung jawab karena menjadi pemain utama dalam membentuk sistem ekonomi dan keuangan global yang menjadikan korporasi global menjadi penguasa perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah milik negara-negara “berkembang” menjadi santapan lezat para korporat. Dan para korporat tersebut berlindung di belakang kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jika ada yang menolak untuk ikut dalam sistem ekonomi dan keuangan global tersebut maka, kata John Perkins, para serigala (CIA) akan membunuh atau melengserkan mereka, kalau tidak berhasil maka cara yang ketiga, pemerintah yang menolak tersebut akan diinvasi secara militer oleh Amerika dan sekutunya dengan berbagai alasan (John Perkins,2004).
Menurut seorang ilmuwan barat, sikap bengis  Amerika Serikat itu disebut sebagai Liberal Imperialism. Bentuk imperialism gaya baru ini adalah menjadikan  Amerika sebagai penguasa tunggal dalam politik dunia yang bisa dengan mudahnya melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa harus mengikuti rambu-rambu hukum dan norma internasional.  
Fakta-fakta yang telah tertulis mengenai kekejaman Amerika Serikat sebenarnya cukup untuk membuat pemerintah di negeri-negeri muslim paham dan segera mengambil sikap untuk mengambil jarak atau memutus hubungan ideologis dengan Amerika Serikat. Dan setelah itu membangun sistem ekonomi, industri, militer dan politik yang tangguh untuk bisa menyaingi dan mengalahkan kekuatan imperialisme Liberal. Selama negeri-negeri muslim masih menaruh kepercayaan terhadap politik dan ideologi Amerika Serikat maka sejak itu pula kaum muslim tidak aman dari kejahatan Amerika. Jadi mau butuh apa lagi…….!!!  

Mengenang “Prestasi” Sang Penjagal: Ariel Sharon

06.14

"Kami akan selalu mengingat Ariel Sharon sebagai seorang pria yang  telah membunuh, menghancurkan dan menyebabkan penderitaan terhadap beberapa generasi masyarakat Palestina…. Setelah  8 tahun, Dia sama saja dengan para tiran dan kriminil yang lain yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina”

Khalil al-Hayya, Pemimpin Hamas di Wilayah Gaza

       Inna lillahi wa Inna Lillahi rojiuun…kalimat pembuka tulisan ini tidak bermaksud untuk ikut menyatakan belasungkawa atas kematian Ariel Sharon, mantan perdana menteri Israel yang meninggal pada hari sabtu 11 januari 2014 lalu. Melalui kalimat itu, saya hanya ingin menyatakan bahwa siapapun orangnya, bagaimanapun dia, tempat kembalinya hanyalah Allah swt untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya baik atau buruk.

      Tanggal 11  Januari adalah hari kematiannya setelah sekitar 8 tahun mengalami koma. Hari Sharon meninggal banyak politisi dan pejabat negara yang memberi pernyataan turut berbela sungkawa namun, ada juga politisi dan tokoh yang bersyukur dan bahkan mengutuk kematiannya.  Yang jelas yang paling bersedih adalah rakyat Israel karena kehilangan pahlawannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan: "saya yakin bahwa kenangan tentang Sharon,  sebagai salah seorang pemimpin yang paling luar biasa dan komandan yang berani akan senantiasa berada di dalam hati-hati masyarakat Israel untuk Selamanya”.

        Dari negara lain, David Cameron, Perdana Menteri Inggris,  mengatakan,  Ariel Sharon adalah figur yang penting dalam sejarah Israel dan sebagai perdana menteri ia telah mengambil keputusan yang kontroversial dan berani dalam mengejar perdamaian…….Hari ini Israel kehilangan seorang pemimpin yang penting”.  Presiden Obama menyatakan rasa belawa sungkawa yang paling dalam untuk keluarga Sharon dan untuk warga Israel atas hilangnya seorang pemimpin yang telah mengabdi untuk negara Israel.   Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia , Vladimir Putin, dan Sekjen PBB Ban Ki-moon turut serta menyatakan kesedihan dan rasa simpati atas meninggalnya Ariel Sharon.

Pernyataan yang berbeda muncul dari politisi dan warga Palestina. Tawfik Tirawi,mantan kepala Intelijen Palestina menyatakan: "Dia (Sharon) ingin menghapus masyarakat Palestina dari Peta…Dia ingin membunuh kami, tapi pada akhirnya, Sharonlah yang mati dan rakyat palestina masih tetap hidup”. Jibril Rajub, pengurus senior partai Fatah, menyatakan penyesalannya terhadap Sharon yang tidak pernah di bawa ke pengadilan kriminal internasional serta keterlibatan Sharon terhadap kematian Yasser Arafat tahun 2004 karena racun.

     Sementara, media terkenal di Timur Tengah aljazeera.com memuat beberapa tulisan yang mengungkap kembali sisi kejahatan Ariel Sharon. Seperti, tulisan Yousef Munayyer, Direktur Eksekutif di The Jerussalem Fund, yang berjudul “Ariel Sharon: Enemy of peace: Sharon's legacy is one of wanton destruction not just of Palestinian homes and lives, but of the peace process itself” terbit 11 Januari 2014.  kemudian tulisan  Ahmed Moor,  Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Harvard yang menulis opini berjudul “Sharon: The architect of terror: Sharon led Israel down the path of isolation and apartheid. Terbit tanggal 12 Januari 2014.

Karir Jagal si Sharon

      Selama hidupnya, Ariel Sharon telah terlibat dalam hampir semua pertempuran yang dihadapi oleh Israel dan terlibat dalam dalam kolonialisasi dan pembantaian rakyat Palestina. Mulai tahun 1950an Sharon menjadi komandan di Unit 101 di angkatan militer khusus Israel. bulan oktober 1953 Unit 101 yang dipimpin Sharon menyerang Qibya, salah satu perkampungan kecil yang tak  terlindungi (undefended village) di tepi barat Palestina. Peristiwa itu membunuh sekitar 69 orang, kebanyakan anak-anak dan wanita, diantaranya banyak yang dibakar dalam rumah sendiri. Kejadian ini dikecam seluruh dunia, termasuk PBB dan Amerika Serikat namun, tak ada satupun yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dibawah ke pengadilan. Kemudian tahun 1971, sebagai komandan IDF (Israel Defense  Force), Sharon ikut mengawasi penghancuran ratusan rumah rakyat Palestina Gaza dan memindahkan 25.000 penduduknya ke kamp di Sinai.

     Pada saat Sharon menjadi menteri pertahanan, tahun 1982 Israel menyerang Lebanon dengan alasan ingin mengusir organisasi pembebasan Palestina di Lebanon. Sekitar 20.000 warga Lebanon dan pengungsi palestina yang meninggal. Kejadian yang paling tragis pada peristiwa tersebut adalah pembantaian di Camp Shabra dan Shatilla tempat pengungsian warga Palestina yang dilakukan oleh milisi phalangist libanon, sekutu Israel.  Tanggal 16 September 1982, selama tiga hari kelompok ini melakukan tindakan brutal: penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Diantara para korban ada yang kepalanya terpisah dan organ dalamnya terburai. Sekitar antara 700-3.500 anak-anak, pria dan wanita yang jadi korban pada saat itu.  Akibat peristiwa itu Sharon dipaksa mundur jadi menteri pertahanan meski, karir politiknya tetap berjalan hingga menjadi perdana menteri tahun 2001.

      Aksi brutal Sharon terakhir sebelum mengakhiri karir politiknya terjadi pada tahun 1-11 April 2002 yang disebut dengan pembantaian Jenin. Angkatan militer Israel masuk ke wilayah kekuasaan Palestina dan mengobrak-abrik pemukiman penduduk dengan Buldozer serta melakukan serangan udara melalui helicopter. Media massa dan  organisasi HAM dilarang untuk meliput pembantaian tersebut kecuali setelah 18 April dan akhirnya jejak-jejak pembantaian menjadi hilang dan menyisakan kesimpulan bahwa korban hanya berjumlah 46-55 rakyat Palestina (PBB, Amnesti Internasional,Human Right Watch, BBC dan Majalah Time). Padahal banyak laporan lain yang menunjukkan data-data yang beda yang menunjukkan jumlah korban antara 150-900 orang. Tak ada aktor politik Israel yang dihakimi atas kejadian tersebut.

       Dengan prestasi-prestasi kekejaman Sharon yang telah ditorehkan menjadikan dia sebagai salah satu legenda penjahat dunia yang kebal hukum. Dia juga memiliki banyak gelar sebagai “penghormatan” atas prestasi tersebut seperti butcher of Beirut (tukang jagal Beirut) yang diberikan setelah pembantaian Shabra dan Shatilla, serta the bulldozer, gelar yang diberikan karena sikap tidak kompromi terhadap permusuhan kepada masyarakat muslim Palestina.  Hanya saja, banyak yang kecewa dan bersedih atas meninggalnya karena belum sempat dituntut dan dibawah kepengadilan internasional khususnya kaum muslimin dan masyarakat Palestina sendiri.

"Kami akan selalu mengingat Ariel Sharon sebagai seorang pria yang  telah membunuh, menghancurkan dan menyebabkan penderitaan terhadap beberapa generasi masyarakat Palestina…. Setelah  8 tahun, Dia sama saja dengan para tiran dan kriminil yang lain yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina”

Khalil al-Hayya, Pemimpin Hamas di Wilayah Gaza

       Inna lillahi wa Inna Lillahi rojiuun…kalimat pembuka tulisan ini tidak bermaksud untuk ikut menyatakan belasungkawa atas kematian Ariel Sharon, mantan perdana menteri Israel yang meninggal pada hari sabtu 11 januari 2014 lalu. Melalui kalimat itu, saya hanya ingin menyatakan bahwa siapapun orangnya, bagaimanapun dia, tempat kembalinya hanyalah Allah swt untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya baik atau buruk.

      Tanggal 11  Januari adalah hari kematiannya setelah sekitar 8 tahun mengalami koma. Hari Sharon meninggal banyak politisi dan pejabat negara yang memberi pernyataan turut berbela sungkawa namun, ada juga politisi dan tokoh yang bersyukur dan bahkan mengutuk kematiannya.  Yang jelas yang paling bersedih adalah rakyat Israel karena kehilangan pahlawannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan: "saya yakin bahwa kenangan tentang Sharon,  sebagai salah seorang pemimpin yang paling luar biasa dan komandan yang berani akan senantiasa berada di dalam hati-hati masyarakat Israel untuk Selamanya”.

        Dari negara lain, David Cameron, Perdana Menteri Inggris,  mengatakan,  Ariel Sharon adalah figur yang penting dalam sejarah Israel dan sebagai perdana menteri ia telah mengambil keputusan yang kontroversial dan berani dalam mengejar perdamaian…….Hari ini Israel kehilangan seorang pemimpin yang penting”.  Presiden Obama menyatakan rasa belawa sungkawa yang paling dalam untuk keluarga Sharon dan untuk warga Israel atas hilangnya seorang pemimpin yang telah mengabdi untuk negara Israel.   Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia , Vladimir Putin, dan Sekjen PBB Ban Ki-moon turut serta menyatakan kesedihan dan rasa simpati atas meninggalnya Ariel Sharon.

Pernyataan yang berbeda muncul dari politisi dan warga Palestina. Tawfik Tirawi,mantan kepala Intelijen Palestina menyatakan: "Dia (Sharon) ingin menghapus masyarakat Palestina dari Peta…Dia ingin membunuh kami, tapi pada akhirnya, Sharonlah yang mati dan rakyat palestina masih tetap hidup”. Jibril Rajub, pengurus senior partai Fatah, menyatakan penyesalannya terhadap Sharon yang tidak pernah di bawa ke pengadilan kriminal internasional serta keterlibatan Sharon terhadap kematian Yasser Arafat tahun 2004 karena racun.

     Sementara, media terkenal di Timur Tengah aljazeera.com memuat beberapa tulisan yang mengungkap kembali sisi kejahatan Ariel Sharon. Seperti, tulisan Yousef Munayyer, Direktur Eksekutif di The Jerussalem Fund, yang berjudul “Ariel Sharon: Enemy of peace: Sharon's legacy is one of wanton destruction not just of Palestinian homes and lives, but of the peace process itself” terbit 11 Januari 2014.  kemudian tulisan  Ahmed Moor,  Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Harvard yang menulis opini berjudul “Sharon: The architect of terror: Sharon led Israel down the path of isolation and apartheid. Terbit tanggal 12 Januari 2014.

Karir Jagal si Sharon

      Selama hidupnya, Ariel Sharon telah terlibat dalam hampir semua pertempuran yang dihadapi oleh Israel dan terlibat dalam dalam kolonialisasi dan pembantaian rakyat Palestina. Mulai tahun 1950an Sharon menjadi komandan di Unit 101 di angkatan militer khusus Israel. bulan oktober 1953 Unit 101 yang dipimpin Sharon menyerang Qibya, salah satu perkampungan kecil yang tak  terlindungi (undefended village) di tepi barat Palestina. Peristiwa itu membunuh sekitar 69 orang, kebanyakan anak-anak dan wanita, diantaranya banyak yang dibakar dalam rumah sendiri. Kejadian ini dikecam seluruh dunia, termasuk PBB dan Amerika Serikat namun, tak ada satupun yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dibawah ke pengadilan. Kemudian tahun 1971, sebagai komandan IDF (Israel Defense  Force), Sharon ikut mengawasi penghancuran ratusan rumah rakyat Palestina Gaza dan memindahkan 25.000 penduduknya ke kamp di Sinai.

     Pada saat Sharon menjadi menteri pertahanan, tahun 1982 Israel menyerang Lebanon dengan alasan ingin mengusir organisasi pembebasan Palestina di Lebanon. Sekitar 20.000 warga Lebanon dan pengungsi palestina yang meninggal. Kejadian yang paling tragis pada peristiwa tersebut adalah pembantaian di Camp Shabra dan Shatilla tempat pengungsian warga Palestina yang dilakukan oleh milisi phalangist libanon, sekutu Israel.  Tanggal 16 September 1982, selama tiga hari kelompok ini melakukan tindakan brutal: penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Diantara para korban ada yang kepalanya terpisah dan organ dalamnya terburai. Sekitar antara 700-3.500 anak-anak, pria dan wanita yang jadi korban pada saat itu.  Akibat peristiwa itu Sharon dipaksa mundur jadi menteri pertahanan meski, karir politiknya tetap berjalan hingga menjadi perdana menteri tahun 2001.

      Aksi brutal Sharon terakhir sebelum mengakhiri karir politiknya terjadi pada tahun 1-11 April 2002 yang disebut dengan pembantaian Jenin. Angkatan militer Israel masuk ke wilayah kekuasaan Palestina dan mengobrak-abrik pemukiman penduduk dengan Buldozer serta melakukan serangan udara melalui helicopter. Media massa dan  organisasi HAM dilarang untuk meliput pembantaian tersebut kecuali setelah 18 April dan akhirnya jejak-jejak pembantaian menjadi hilang dan menyisakan kesimpulan bahwa korban hanya berjumlah 46-55 rakyat Palestina (PBB, Amnesti Internasional,Human Right Watch, BBC dan Majalah Time). Padahal banyak laporan lain yang menunjukkan data-data yang beda yang menunjukkan jumlah korban antara 150-900 orang. Tak ada aktor politik Israel yang dihakimi atas kejadian tersebut.

       Dengan prestasi-prestasi kekejaman Sharon yang telah ditorehkan menjadikan dia sebagai salah satu legenda penjahat dunia yang kebal hukum. Dia juga memiliki banyak gelar sebagai “penghormatan” atas prestasi tersebut seperti butcher of Beirut (tukang jagal Beirut) yang diberikan setelah pembantaian Shabra dan Shatilla, serta the bulldozer, gelar yang diberikan karena sikap tidak kompromi terhadap permusuhan kepada masyarakat muslim Palestina.  Hanya saja, banyak yang kecewa dan bersedih atas meninggalnya karena belum sempat dituntut dan dibawah kepengadilan internasional khususnya kaum muslimin dan masyarakat Palestina sendiri.
Langganan: Postingan (Atom)