ARAB SPRING DI KERAJAAN SAUDI

Selama revolusi timur tengah sejak tahun 2011, wilayah yang agak sunyi dari gosip pergolakan adalah negara-negara monarki di wilayah arab, salah satunya arab saudi. Padahal sebenarnya negara ini juga terjadi pergolakan walaupun tidak seheboh tetangga-tetangganya yang lain.

Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011.  Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat  beberapa  petisi/tuntutan  reformasi yang  ditujukan  kepada pemerintah untuk  melakukan    reformasi  nasional,  reformasi  konstitusional,  dialog  nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan  sosial  antara  negara  dan  rakyat.  Juga,  memperingatkan  pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi  yang  buruk  bagi  negara  Saudi.  Petisi tersebut ditandantangani  oleh  lebih  ribuan orang diantara  mereka  ada  aktifis,  akademisi, pebisnis  dan  ulama.  Salah  seorang  ulama  terkenal  yang  ikut  menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah.

Kemudian setelah itu, menyusul seruan-seruan  untuk  melakukan  demonstrasi  secara massif  melalui  media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube.  Para aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun  ke  jalan.Demonstrasi   yang  paling  ramai  hanya terjadi di  wilayah  timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah.

Terdapat tiga  problem  utama  di  Saudi  yang  bisa  menjadi  ancaman terhadap  stabilitas  dalam  negara  Arab  Saudi.  Pertama,  persoalan  status  wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi  secara  hukum  dan  sering  menjadi  subjek  kekerasan  dan  penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik.  Kedua,  besarnya  jumlah  anak-anak  muda  yang  berumur  sekitar  25 tahun  yang  memiliki  hasrat  yang  besar  untuk  terjadinya  reformasi  sosial  dan politik  di  Arab  Saudi.  Hal  ini  didorong  karena  tingginya  tingkat  pengangguran yang  berusia  muda di  negara  tersebut,  sekitar  25  %.  Ketiga,  Minoritas  Syiah yang  mendominasi  provinsi  di  wilayah  barat  daya  Saudi. Kelompok Syiah  di negara  Saudi  masih  didiskriminasi  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Saudi. Mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas dua di Saudi dalam  mendapatkan  pekerjaan, kebebasan    membangun  masjid  Syiah  dan  pusat-pusat  keagamaan, dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah.

Pemerintah Saudi “Menyuap” Rakyat

Khawatir dengan potensi pembangkangan yang lebih besar, pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksi- aksi  dan  mengembalikan  stabilititas  diantaranya: pertama, tindakan brutal  terhadap  para  demonstran,bahkan sampai ada  yang  ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa.Kedua, pemerintah menambah  bantuan-bantuan  bagi  masyarakat  Saudi dengan  mengucurkan  dana  sekitar  130  miliar  dollar  dalam  lima  tahun    untuk program-program  peningkatan  gaji  pegawai  dan  pekerja,  penambahan  unit-unit perumahan  murah,  penambahan  pegawai,  pemberian  gaji  bagi pengangguran, sekitar  260  dollar  perbulan,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang  keamanan dan  militer. Terakhir, Pemerintah  menjanjikan  kepada  perempuan kebebasan  untuk  ikut dalam  pemilu.

Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah  kaya  minyak  sebelah  timur  Kerajaan  Saudi, Pemerintah  Saudi melakukan  represi  terhadap  para  demonstran  dengan  menangkapi  dan  menyiksa para  demonstran serta menyebarkan  opini  anti  Syiah  di  masyarakat  Sunni  Saudi. Pemerintah  menyerukan  dan  memperingatkan  kepada warga Saudi bahwa orang-orang  yang  berdemonstrasi  itu  kebanyakan  adalan  orang  Syiah  Iraq  dan Iran  yang  anti  Sunni  yang  bertujuan  untuk  mendestabilisasi  perekonomian  di Saudi.

Politik Fatwa Para Ulama

Satu yang penting dalam menghentikan laju opini pembangkangan disaudi adalah fatwa dewan ulama senior (Hai`ah kibaril ulama). Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, tahun 2011,  dewan    ulama  senior  mengeluarkan  fatwa  yang  menentang protes-protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Isi  fatwa  tersebut  menyatakan dukungan  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  di  dalam  kerajaan  Arab  Saudi  yang merupakan  kepimpinan  yang    sah,  diakui  dalam  Islam  dan  telah  diridhoi  oleh Allah  Swt  karena  keteguhan  penguasa  untuk  menjaga  Islam  dan  dua  kota  suci. oleh  karena  itu,  tidak  ada  yang  mampu  untuk  memecah  belahnya  dari  kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing.

Menurut fatwa itu, selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi  untuk  menuntut  perbaikan  karena  bisa  menimbulkan  kerusuhan  dan perpecahan umat.  Sikap ini, menurut  fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang.Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi seperti dalam dikutip dalam alquran Ali-Imran ayat 103, dan 105 dan Al Ana'am 159). Fatwa  ini kemudian  diperintahkan  untuk  dicetak  sebanyak 1,5 juta  kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat media- media  online. Media-media  lokal  juga memuat fatwa  tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut.

Namun bukan berarti semua ulama di Saudi bersikap sama,  ada juga yang kritis terhadap penguasa seperti syekh Dr.  Salman  al- Awdah, melalui twitter, mengkritisi kondisi di negara saudi yang  stagnan  karena  kurangnya  perumahan, pengangguran,  kemiskinan,  korupsi,  sistem  pendidikan  dan  kesehatan  yang  buruk, nasib  buruk  tahanan  dan  ketiadaan  prospek  reformasi  politik.  Syekh Sulaiman al-Duwaish, menggunakan youtube untuk  mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  tidak  Islami dan  korup. Namun,  akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Dr. Yusuf al- Ahmad, Dia mengunggah  video  ceramahnya  di youtube yang  mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah,  menuntut  keadilan  bagi  para  tahanan  politik,  dan  mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki- laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011.

Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala  demonstrasi  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Saudi.  Dan  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  sesukanya  untuk  mengendalikan suasana  baik  represi,  penahanan    ataupun  pembunuhan. Laporan      Komisi HAM  Islam  (Commission  of  Islamic  Human  Right)    tahun  2011,  menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data  pemerintah.  Sementara  yang  dicatat  oleh  para  pengacara/pakar  hukum  dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan menjadi sekitar 30.000 orang  di negara tersebut. Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang  mayoritasnya  adalah  anak-anak  muda  dibawah  usia  20  tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung.