MEMBONGKAR DEISLAMISASI SEJARAH INDONESIA

17.57

Judul : API SEJARAH
Penulis : Ahmad Mansyur Suryanegara
Penerbit : Salamadani Pustaka Semesta
Tebal : 578 Hal, xxx







Ahmad Mansyur Suryanegara:
“Bila Sejarawan Mulai membisu,hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa”

E.F.E Douwes Dekker Danoedirjo Setiabudi:
“Jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotism di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan”.

Membaca buku-buku sejarah Indonesia khususnya dalam mata pelajaran yang diajarkan dalam sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maka, kita akan menyaksikan sebuah penyembunyian fakta-fakta sejarah yang seharusnya diketahui oleh generasi muda negara Indonesia ini. hal ini semakin diperparah oleh historiografi yang dibuat oleh orde baru dimana sejarah dibuat untuk kepentingan kekuasaan saat itu.
Peran ulama dan umat islam dalam pembentukan Indonesia menjadi salah satu hal yang tertutupi. Perjuangan para santri dan ulama bersama rakyat melawan penjajahan colonial, portugis, inggris, belanda jarang diungkap, berbagai perayaan hari-hari besar nasional dirayakan berdasarkan atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya manipulatif. Hari kebangkitan nasional tanggal 20 mei 1908 yang dirayakan setiap tahun berdasar pada hari lahirnya boedi Utomo. Padahal boedi utama adalah organisasi kejawen (jawa, Madura) dan pro belanda, orang-orangnya adalah pegawai belanda dan sama sekali tidak mencita-citakan persatuan dan kemerdekaan Indonesia juga organisasi ini sangat anti pada islam dan bahkan pernah menghina rasulullah SAW. Sementara tahun 1905, berdiri sarikat dagang islam yang berdiri pertama kalinya sebagai wadah perjuangan melawan belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa melayu dan keanggotaannya seluruh Indonesia. 

Hari pendidikan nasional yang diperingati tiap tanggal 2 mei tiap tahunnya juga adalah ketetapan yang sangat politis dan subjektif. Hari kebangkitan nasional diperingati berdasar atas hari lahir Ki Hajar Dewantaram pendiri taman siswa, 1922 M. padahal 10 tahun sebelumnya 1912 KH. Ahmad Dahlan telah merintis pendirian pendidikan untuk pribumi saat itu.

Apakah ada deislamisasi sejarah di Indonesia?. Hal inilah yang kemudian coba untuk diangkat dan didiskusikan kembali oleh Ahmad Mansyur Suryanegara dalam bukunya API SEJARAH. buku ini telah membuka diskursus baru dalam proses penulisan sejarah Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia yang sekuler dan anti islam menjadikan Indonesia yang mayoritas islam tidak bisa belajar tentang semangat kemerdekaan yang telah terbangun hampir seabad lalu. 

Buku yang ditulis oleh sejarawan muslim ini betul-betul merangkai dan merinci periodisasi sejarah Indonesia secara komprehensif dan gamblang dan menunjukkan dimana posisi dimana umat islam dalam setiap periode itu. ternyata umat islam memiliki sumbangsih besar dan sangat nyata dalam proses kemerdekaan Indonesia, persatuan wilayah-wilayah nusantara, penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa Indonesia, perkembangan pendidikan di Indonesia dsb. 

Buku ini terbit dalam dua jilid, Jilid pertama membahas dari proses masuknya islam di Indonesia hingga peran umat islam dalam membangun kesadaran/ kebangkitan nasional. Dalam jilid ke dua membahas dan kelanjutan perjuangan umat islam dari zaman jepang hingga ke era reformasi paska kemerdekaan. Sebuah buku yang sangat mencerahkan dan memperkuat semangat kepada generasi kaum muslimin untuk kembali mengambil posisi dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya untuk Islam dan kemaslahatan kau muslimin.

Judul : API SEJARAH
Penulis : Ahmad Mansyur Suryanegara
Penerbit : Salamadani Pustaka Semesta
Tebal : 578 Hal, xxx







Ahmad Mansyur Suryanegara:
“Bila Sejarawan Mulai membisu,hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa”

E.F.E Douwes Dekker Danoedirjo Setiabudi:
“Jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotism di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan”.

Membaca buku-buku sejarah Indonesia khususnya dalam mata pelajaran yang diajarkan dalam sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maka, kita akan menyaksikan sebuah penyembunyian fakta-fakta sejarah yang seharusnya diketahui oleh generasi muda negara Indonesia ini. hal ini semakin diperparah oleh historiografi yang dibuat oleh orde baru dimana sejarah dibuat untuk kepentingan kekuasaan saat itu.
Peran ulama dan umat islam dalam pembentukan Indonesia menjadi salah satu hal yang tertutupi. Perjuangan para santri dan ulama bersama rakyat melawan penjajahan colonial, portugis, inggris, belanda jarang diungkap, berbagai perayaan hari-hari besar nasional dirayakan berdasarkan atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya manipulatif. Hari kebangkitan nasional tanggal 20 mei 1908 yang dirayakan setiap tahun berdasar pada hari lahirnya boedi Utomo. Padahal boedi utama adalah organisasi kejawen (jawa, Madura) dan pro belanda, orang-orangnya adalah pegawai belanda dan sama sekali tidak mencita-citakan persatuan dan kemerdekaan Indonesia juga organisasi ini sangat anti pada islam dan bahkan pernah menghina rasulullah SAW. Sementara tahun 1905, berdiri sarikat dagang islam yang berdiri pertama kalinya sebagai wadah perjuangan melawan belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa melayu dan keanggotaannya seluruh Indonesia. 

Hari pendidikan nasional yang diperingati tiap tanggal 2 mei tiap tahunnya juga adalah ketetapan yang sangat politis dan subjektif. Hari kebangkitan nasional diperingati berdasar atas hari lahir Ki Hajar Dewantaram pendiri taman siswa, 1922 M. padahal 10 tahun sebelumnya 1912 KH. Ahmad Dahlan telah merintis pendirian pendidikan untuk pribumi saat itu.

Apakah ada deislamisasi sejarah di Indonesia?. Hal inilah yang kemudian coba untuk diangkat dan didiskusikan kembali oleh Ahmad Mansyur Suryanegara dalam bukunya API SEJARAH. buku ini telah membuka diskursus baru dalam proses penulisan sejarah Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia yang sekuler dan anti islam menjadikan Indonesia yang mayoritas islam tidak bisa belajar tentang semangat kemerdekaan yang telah terbangun hampir seabad lalu. 

Buku yang ditulis oleh sejarawan muslim ini betul-betul merangkai dan merinci periodisasi sejarah Indonesia secara komprehensif dan gamblang dan menunjukkan dimana posisi dimana umat islam dalam setiap periode itu. ternyata umat islam memiliki sumbangsih besar dan sangat nyata dalam proses kemerdekaan Indonesia, persatuan wilayah-wilayah nusantara, penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa Indonesia, perkembangan pendidikan di Indonesia dsb. 

Buku ini terbit dalam dua jilid, Jilid pertama membahas dari proses masuknya islam di Indonesia hingga peran umat islam dalam membangun kesadaran/ kebangkitan nasional. Dalam jilid ke dua membahas dan kelanjutan perjuangan umat islam dari zaman jepang hingga ke era reformasi paska kemerdekaan. Sebuah buku yang sangat mencerahkan dan memperkuat semangat kepada generasi kaum muslimin untuk kembali mengambil posisi dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya untuk Islam dan kemaslahatan kau muslimin.

Diskusi Gema Pembebasan Sulawesi 2014 "Ulama dalam Politik Saudi"

17.49

Ahad, 15 Maret 2014, Diskusi bersama aktifis Gerakan Mahasiswa Pembebasan se Sulawesi dengan tema Ulama dalam Politik Saudi Arabia. diskusi ini diadakan di Masjid At-Taqwa, Perumahan Bumi Tamalanrea Permai. Makassar. Diskusi dimulai pagi pukul 07.00-10.00. Dalam diskusi saya menjadi pembicara tunggal. Diskusi ini sebenarnya diadakan untuk mengisi tsaqafah teman-teman dari provinsi lain yang sedang menginap di masjid At-Taqwa setelah mengikut acara KMIS, Kongres Mahasiswa Islam Sulawesi hari Sabtu 14 Maret 2014.


\

Ahad, 15 Maret 2014, Diskusi bersama aktifis Gerakan Mahasiswa Pembebasan se Sulawesi dengan tema Ulama dalam Politik Saudi Arabia. diskusi ini diadakan di Masjid At-Taqwa, Perumahan Bumi Tamalanrea Permai. Makassar. Diskusi dimulai pagi pukul 07.00-10.00. Dalam diskusi saya menjadi pembicara tunggal. Diskusi ini sebenarnya diadakan untuk mengisi tsaqafah teman-teman dari provinsi lain yang sedang menginap di masjid At-Taqwa setelah mengikut acara KMIS, Kongres Mahasiswa Islam Sulawesi hari Sabtu 14 Maret 2014.


\




MASIHKAH ADA “PERIH” DAN “PILU” DI TAHUN 2014?: Sebuah Perspektif

00.57
Pendahuluan
Setia mendekati masa pergantian tahun, refleksi dan evaluasi sering dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kehidupan yang pernah kita jalani. Terkhusus untuk masyarakat indonesia akhir tahun kebanyakan dirayakan dengan bersenang-senang sembari menyalakan kembang api atau banyak yang membunyikan terompet untuk menyambut tahun baru yang “menyenangkan”.
Sikap yang berbeda pasti dilakukan oleh kalangan terdidik atau mahasiswa, terlebih mahasiswa muslim. Mereka pasti tidak pernah tenang “galau” disaat akhir tahun tiba sebab yang mereka fikirkan adalah, bagaimana nasib masyarakat indonesia tahun yang akan datang.dalam skala yang lebih luas, bagaimana nasib kaum muslim di tahun yang akan datang.
Pemikiran-pemikiran kegalauan wajar muncul, karena berpuluh-puluh tahun sejak deklarasi kemerdekaan hingga saat ini Indonesia masih sangat menderita dengan sejuta masalah yang sudah lelah kita harus terus menyebutnya berulang-ulang. Untuk tahun 2013 saja, isu-isu korupsi (trias corruptica), perburuhan (outsourcing, UMR), SJSN, BBM, biaya sekolah, rumah sakit, kerusakan moral, kondomisasi dsb masih tetap menjadi masalah yang berlarut-larut. Tahun 2014 yang akan menyambut juga akan berpotensi menimbulkan gejolak-gejolak baru, konflik pemilu, para politikus-munafik akan keluar lagi dengan sejuta wajah, terror spanduk dan baliho para politikus. Dalam konteks global, krisis global, imperialisme (Irak, Afghanistan), diktatorisme di dunia Islam, revolusi dunia Arab (suriah masih bergolak) semuanya masih menjadi pemandangan yang menyedihkan. Jadi, tidak mungkin kelompok terdidik bisa bersenang-senang pada saat melihat fakta-fakta tersebut.    
Tulisan ini tidak akan menjelaskan setiap problem yang menimpa masyarakat indonesia atau kaum muslim secara detail, dan memang mustahil untuk menuliskannya dalam catatan yang sangat ringkas. Karena itu, pembahasan kali ini saya akan fokuskan pada kerangka berfikir sistemik dalam melihat masalah yang terjadi di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.
Realitas sistemik dunia kontemporer
Persoalan yang terjadi di domestik sebuah negara sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari dinamik politik yang terjadi secara internasional. Keduanya saling berjalin kelindan dan saling berpengaruh. Namun, tidak semua negara yang politik domestiknya bisa berpengaruh signifikan  terhadap dinamik politik internasionalnya kecuali yang memiliki kekuatan yang besar saja seperti, Amerika Serikat saat ini. Kebanyakan negara saat ini hanya mengikuti arah gerak yang telah dibuat oleh negara-negara penguasa dunia saat ini.
Saat ini, sistem politik internasional, ada yang menganggap sebagai unipolar system yang Amerika Serikat menjadi penguasa tunggal dan yang paling berpengaruh dalam menentukan wajah hubungan antar negara[2].  Meskipun katanya, saat ini adalah masa jayanya demokrasi dan hukum internasional namun, Amerika bisa tetap memilih untuk patuh atau tidak pada prinsip-prinsip tersebut, contoh: invasi ke Iraq, Afghan, dan keterlibatan di Libya, Yaman, dan Pakistan.
Kemudian, kekuatan politik dan militer Amerika Serikat digunakan untuk menopang sistem ekonomi politik global yaitu, kapitalisme. Ideologi ini telah menjadi ideologi yang mengglobal dan menjadi kebanggaan bagi negara yang mengadopsinya. Jika masih enggan mengadopsi maka negara itu akan dikucilkan atau bisa jadi pemimpinnya di kudeta atau negaranya di invasi dengan banyak alasan.[3] Ideologi ini yang menjadi acuan bagi Organisasi perdagangan dunia, WTO, Donatur keuangan internasional, IMF, dan bank dunia. Indonesia dan mayoritas negara muslim berada dalam lingkaran sistem ini. Sistem inilah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan besar bagi masyarakat dunia, khususnya di negeri-negeri muslim.
Kasus Indonesia
Posisi indonesia dalam politik internasional sebenarnya pernah sangat diperhitungkan utamanya saat presiden Soekarno berkonsolidasi dengan pemimpin-pemimpin nasional lain di negara-negara yang baru merdeka seperti, Mesir, Yugoslavia, India dan Ghana untuk membentuk gerakan non-blok ditengah ketegangan dua kutub ideologis Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun,  gerakan non-blok tersebut tidak memiliki kekuatan dalam menahan kekuatan imperialis kedua blok tersebut. Bahkan pidato-pidato Soekarno yang berapi-api tidak bisa menahan dia untuk jatuh dari kekuasaannya. 

Setelah Soekarno jatuh sekitar tahun 1966, Soeharto, didukung oleh negara-negara barat, menjadi penguasa baru di era baru. Era ini adalah era keterbukaan indonesia terhadap blok negara kapitalis barat. Sejak saat itu hingga kini Indonesia menjadi sangat aktif dalam mengikuti ritme permainan dari kapitalisme global. Dengan keterlibatan aktif di organisasi-organisasi internasional seperti IMF, WTO (GATT), PBB, dan APEC dsb.Serta negara-negara maju membentuk forum untuk melancarkan utang luar negeri untuk Indonesia, IGGI, Intergovernmental grup on Indonesia, yang didalamnya adalah Bank Dunia, ADB, Asian development bank, Amerika, jepang  Canada, Eropa dan Australia.

Keterlibatan Indonesia yang aktif di lembaga-lembaga ikon kapitalisme IMF dan WTO dan hubngan yang mesra dengan negara-negara kapitalis global mengarahkan Indonesia masuk dalam jebakan kapitalisme global. Fakta-fakta tersebut bisa dilihat dalam kebijakan-kebijakan domestik Indonesia masa sekarang ini. Seperti, liberalisasi pasar, privatisasi, deregulasi, pengurangan subsidi, dan investasi asing langsung. Paket kebijakan liberalisasi tersebut sesuai dengan agenda konsensus washington[4].
Indonesia mengadopsi gaya dari konsensus washington sejak tahun 1967 pada saat masuknya investasi dari perusahaan-perusaaan raksasa internasional dalam  momentum pertemuan perwakilan pemerintah indonesia dengan perusahaan-perusahaan raksasa dunia di Swiss untuk merancang pembangunan ekonomi di indonesia dibidang pertambangan, industri, kehutanan dsb yang disponsori oleh The time life corporation. Semua raksasa industri tersebut diwakili oleh : General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Hasilnya, Freeport mendapatkan bukit dengan tembaga di Papua. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. (kwikkiangie.com, 2011).
Secara keseluruhan aset-aset strategis negara yang dikuasai swasta sebagai berikut: Freeport menguasai emas, tembaga dan hasil tambang lainnya sampai 80% lebih; tambang minyak dan gas dikuasai asing dan swasta sampai 87%; hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dibagi-bagikan melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada swasta sekitar 80%, sementara negara hanya memperoleh sekitar 20%, yaitu dari iuran hasil hutan dan pajak; batubara, negara hanya memperoleh sekitar 30%, sementara yang 70% dikuasai oleh pemegang konsesi yang kebanyakan adalah perusahaan swasta dalam negeri dan asing.
Negara juga diharuskan untuk terus mencabut dan mengurangi subsidi sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma liberalisasi. Pada tahun 2014 subsidi energi turun dari Rp 299,8 triliun menjadi Rp 284,6 triliun, sementara bantuan sosial turun dari Rp 82,4 menjadi Rp 55,8 triliun. Akibatnya, harga migas dan listrik  tiap tahun terus meningkat. Subsidi biaya pendidikan juga terus dikurangi. (Hizbut-Tahrir.or.id,2013)
Kemudian agenda kapitalisme di Indonesia juga mengilhami lahirnya banyak undang-undang di Indonesia UU Penanaman Modal Asing , UU Minyak dan gas, UU Mineral dan batu bara  dan UU Sumber Daya Alam, UU Sisdiknas dan UU BHP dalam bidang pendidikan dan  UU SJSN dan BPJS di bidang kesehatan, UU pasar modal, uu perseroan terbatas, uu otonomi daerah, uu kelistrikan, uu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat, uu tindak pidanan pencucian uang, uu perlindungan konsumen, uu informasi dan transaksi elektronik, dan uu hak atas kekayaan intelektual, UU ini dibuat dalam pengawasan dan keterlibatan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, USAID, WTO dan  World Bank.
Kebijakan di Sektor migas
Pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM yang hampir setiap tahun menjadi perdebatan juga sangat dipengaruhi  oleh visiliberalisme. Terungkap dalam dokumen-dokumen lembaga internasional ternyata, kebijakan pengurangan subsidi tersebut adalah untuk agenda liberalisasi migas  bukan untuk kepentingan rakyat indonesia. Seperti yang tertuang dalam  Letter of Intent (LoI). Di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) disebutkan: “pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional”.
Liberalisasi migas itu juga menjadi syarat (perintah) pemberian utang oleh Bank Dunia. Dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) menyebutkan, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan merekomendasikan  sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik, belanja subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya.”
Untuk memastikan liberalisasi itu, mereka mengawalnya sejak penyusunan rumusan UU. Dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html), menyebutkan: “tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energy untuk membantu membuat sektor energy lebih efisien dan transparan. Dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta…”. Juga disebutkan, “USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production… (USAID telah membantu menyusun rancangan UU migas yang diajukan ke parlemen pada Oktober 2000. UU itu akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN minyak dalam hal eksplorasi dan produksi …).
“Pada Tahun 2001 USAID berencana menyediakan US$ 850 ribu (Rp 8.5 miliar) untuk mendukung sejumlah LSM dan Universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal …”. “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy… (ADB dan USAID bekerja sama dalam menyusun UU Migas baru pada tahun 2000. Melengkapi upaya USAID itu, Bank Dunia telah melakukan studi komprehensif sektor migas, kebijakan penentuan harga …).
Refleksi
Ideologi global dan para pengusungnya, baik negara maju maupaun lembaga internasional faktanya sangat berpengaruh terhadap dinamika politik domestik di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti, legislatif dan eksekutif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan implementasi undang-undang tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Padahal Amerika, WTO, IMF dan World Bank sudah diketahui trackrecord-nya sebagai aktor dan agen imperialisme di negara berkembang. Tujuan mereka untuk bermuka manis di depan negara berkembang dengan rekomendasi-rekomendasi  kebijakan yang mereka tawarkan sebenarnya hanya untuk kepentingan kapitalisme global atau korporasi-korporasi internasional.
Dampaknya jelas sangat terasa dalam masyarakat. Pengurangan subsidi kesehatan dan pendidikan mencegah orang-orang yang berpunya untuk bisa mengaksesnya. Privatisasi SDA strategis menjadikan penguasaan SDA dinikmati oleh swasta, serta liberalisasi pasar, mematikan pasar-pasar lokal. Semuanya berakhir pada peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia dan negara-negara muslim lainnnya.
Berfikir secara terstruktur seperti ini akan membantu kita juga untuk memahami bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi tahun politik 2014 nanti. Pertanyaan yang mesti muncul, adakah partai politik peserta pemilu yang mengusung isu yang sifatnya “struktrual” tadi?. Jawabannya pasti tidak ada, dan tidak pernah ada, karena sistem politik yang ada hanya mengarahkan para politisi untuk meraih kekuasaan dengan jalan singkat bukan dengan menawarkan solusi tapi, dengan uang, poster-poster, janji-janji atau mereka menawarkan kemunafikan[5].
Oleh karena itu, disinilah relevansi dari diskusi penegakan khilafah penting untuk digemakan. Agenda penegakan khilafah adalah agenda global untuk menggeser sistem politik internasional yang dikuasai Amerika dan kapitalisme menjadi milik kaum muslimin dengan khilafah. Insya allah perubahan sistem internasional tersebut akan mengarahkan dunia menjadi lebih maju lagi dan beradab dan Allah akan menjamin berkah dan rahmatnya akan turun memenuhi bumi.

[1]disampaikan dalam diskusi akhir tahun kelompok kajian Islam Universitas Islam Indonesia
[2]Perang melawan terror yang menjadi kepentingan seluruh negara saat ini awalnya adalah desain Amerika Serikat yang menggema setelah peristiwa 9/11 tahun 2001.
[3] Kajian mengenai ini bisa dibaca dalam buku John perkins. 2004. Confession of an Economic Hit man,
[4] Istilah yang pertama kali digunakan oleh John Williamson untuk menjelaskan program pemulihan krisis di Amerika latin tahun 1980an oleh IMF, World Bank departemen keuangan Amerika Serikat.
[5]Ciri-ciri orang munafik yang diberitakan oleh rasul persis seperti perilaku para politisi sekarang, berbicara dusta, janji yang diingkari, dan amanah yang dikhianati.




Pendahuluan
Setia mendekati masa pergantian tahun, refleksi dan evaluasi sering dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kehidupan yang pernah kita jalani. Terkhusus untuk masyarakat indonesia akhir tahun kebanyakan dirayakan dengan bersenang-senang sembari menyalakan kembang api atau banyak yang membunyikan terompet untuk menyambut tahun baru yang “menyenangkan”.
Sikap yang berbeda pasti dilakukan oleh kalangan terdidik atau mahasiswa, terlebih mahasiswa muslim. Mereka pasti tidak pernah tenang “galau” disaat akhir tahun tiba sebab yang mereka fikirkan adalah, bagaimana nasib masyarakat indonesia tahun yang akan datang.dalam skala yang lebih luas, bagaimana nasib kaum muslim di tahun yang akan datang.
Pemikiran-pemikiran kegalauan wajar muncul, karena berpuluh-puluh tahun sejak deklarasi kemerdekaan hingga saat ini Indonesia masih sangat menderita dengan sejuta masalah yang sudah lelah kita harus terus menyebutnya berulang-ulang. Untuk tahun 2013 saja, isu-isu korupsi (trias corruptica), perburuhan (outsourcing, UMR), SJSN, BBM, biaya sekolah, rumah sakit, kerusakan moral, kondomisasi dsb masih tetap menjadi masalah yang berlarut-larut. Tahun 2014 yang akan menyambut juga akan berpotensi menimbulkan gejolak-gejolak baru, konflik pemilu, para politikus-munafik akan keluar lagi dengan sejuta wajah, terror spanduk dan baliho para politikus. Dalam konteks global, krisis global, imperialisme (Irak, Afghanistan), diktatorisme di dunia Islam, revolusi dunia Arab (suriah masih bergolak) semuanya masih menjadi pemandangan yang menyedihkan. Jadi, tidak mungkin kelompok terdidik bisa bersenang-senang pada saat melihat fakta-fakta tersebut.    
Tulisan ini tidak akan menjelaskan setiap problem yang menimpa masyarakat indonesia atau kaum muslim secara detail, dan memang mustahil untuk menuliskannya dalam catatan yang sangat ringkas. Karena itu, pembahasan kali ini saya akan fokuskan pada kerangka berfikir sistemik dalam melihat masalah yang terjadi di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.
Realitas sistemik dunia kontemporer
Persoalan yang terjadi di domestik sebuah negara sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari dinamik politik yang terjadi secara internasional. Keduanya saling berjalin kelindan dan saling berpengaruh. Namun, tidak semua negara yang politik domestiknya bisa berpengaruh signifikan  terhadap dinamik politik internasionalnya kecuali yang memiliki kekuatan yang besar saja seperti, Amerika Serikat saat ini. Kebanyakan negara saat ini hanya mengikuti arah gerak yang telah dibuat oleh negara-negara penguasa dunia saat ini.
Saat ini, sistem politik internasional, ada yang menganggap sebagai unipolar system yang Amerika Serikat menjadi penguasa tunggal dan yang paling berpengaruh dalam menentukan wajah hubungan antar negara[2].  Meskipun katanya, saat ini adalah masa jayanya demokrasi dan hukum internasional namun, Amerika bisa tetap memilih untuk patuh atau tidak pada prinsip-prinsip tersebut, contoh: invasi ke Iraq, Afghan, dan keterlibatan di Libya, Yaman, dan Pakistan.
Kemudian, kekuatan politik dan militer Amerika Serikat digunakan untuk menopang sistem ekonomi politik global yaitu, kapitalisme. Ideologi ini telah menjadi ideologi yang mengglobal dan menjadi kebanggaan bagi negara yang mengadopsinya. Jika masih enggan mengadopsi maka negara itu akan dikucilkan atau bisa jadi pemimpinnya di kudeta atau negaranya di invasi dengan banyak alasan.[3] Ideologi ini yang menjadi acuan bagi Organisasi perdagangan dunia, WTO, Donatur keuangan internasional, IMF, dan bank dunia. Indonesia dan mayoritas negara muslim berada dalam lingkaran sistem ini. Sistem inilah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan besar bagi masyarakat dunia, khususnya di negeri-negeri muslim.
Kasus Indonesia
Posisi indonesia dalam politik internasional sebenarnya pernah sangat diperhitungkan utamanya saat presiden Soekarno berkonsolidasi dengan pemimpin-pemimpin nasional lain di negara-negara yang baru merdeka seperti, Mesir, Yugoslavia, India dan Ghana untuk membentuk gerakan non-blok ditengah ketegangan dua kutub ideologis Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun,  gerakan non-blok tersebut tidak memiliki kekuatan dalam menahan kekuatan imperialis kedua blok tersebut. Bahkan pidato-pidato Soekarno yang berapi-api tidak bisa menahan dia untuk jatuh dari kekuasaannya. 

Setelah Soekarno jatuh sekitar tahun 1966, Soeharto, didukung oleh negara-negara barat, menjadi penguasa baru di era baru. Era ini adalah era keterbukaan indonesia terhadap blok negara kapitalis barat. Sejak saat itu hingga kini Indonesia menjadi sangat aktif dalam mengikuti ritme permainan dari kapitalisme global. Dengan keterlibatan aktif di organisasi-organisasi internasional seperti IMF, WTO (GATT), PBB, dan APEC dsb.Serta negara-negara maju membentuk forum untuk melancarkan utang luar negeri untuk Indonesia, IGGI, Intergovernmental grup on Indonesia, yang didalamnya adalah Bank Dunia, ADB, Asian development bank, Amerika, jepang  Canada, Eropa dan Australia.

Keterlibatan Indonesia yang aktif di lembaga-lembaga ikon kapitalisme IMF dan WTO dan hubngan yang mesra dengan negara-negara kapitalis global mengarahkan Indonesia masuk dalam jebakan kapitalisme global. Fakta-fakta tersebut bisa dilihat dalam kebijakan-kebijakan domestik Indonesia masa sekarang ini. Seperti, liberalisasi pasar, privatisasi, deregulasi, pengurangan subsidi, dan investasi asing langsung. Paket kebijakan liberalisasi tersebut sesuai dengan agenda konsensus washington[4].
Indonesia mengadopsi gaya dari konsensus washington sejak tahun 1967 pada saat masuknya investasi dari perusahaan-perusaaan raksasa internasional dalam  momentum pertemuan perwakilan pemerintah indonesia dengan perusahaan-perusahaan raksasa dunia di Swiss untuk merancang pembangunan ekonomi di indonesia dibidang pertambangan, industri, kehutanan dsb yang disponsori oleh The time life corporation. Semua raksasa industri tersebut diwakili oleh : General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Hasilnya, Freeport mendapatkan bukit dengan tembaga di Papua. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. (kwikkiangie.com, 2011).
Secara keseluruhan aset-aset strategis negara yang dikuasai swasta sebagai berikut: Freeport menguasai emas, tembaga dan hasil tambang lainnya sampai 80% lebih; tambang minyak dan gas dikuasai asing dan swasta sampai 87%; hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dibagi-bagikan melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada swasta sekitar 80%, sementara negara hanya memperoleh sekitar 20%, yaitu dari iuran hasil hutan dan pajak; batubara, negara hanya memperoleh sekitar 30%, sementara yang 70% dikuasai oleh pemegang konsesi yang kebanyakan adalah perusahaan swasta dalam negeri dan asing.
Negara juga diharuskan untuk terus mencabut dan mengurangi subsidi sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma liberalisasi. Pada tahun 2014 subsidi energi turun dari Rp 299,8 triliun menjadi Rp 284,6 triliun, sementara bantuan sosial turun dari Rp 82,4 menjadi Rp 55,8 triliun. Akibatnya, harga migas dan listrik  tiap tahun terus meningkat. Subsidi biaya pendidikan juga terus dikurangi. (Hizbut-Tahrir.or.id,2013)
Kemudian agenda kapitalisme di Indonesia juga mengilhami lahirnya banyak undang-undang di Indonesia UU Penanaman Modal Asing , UU Minyak dan gas, UU Mineral dan batu bara  dan UU Sumber Daya Alam, UU Sisdiknas dan UU BHP dalam bidang pendidikan dan  UU SJSN dan BPJS di bidang kesehatan, UU pasar modal, uu perseroan terbatas, uu otonomi daerah, uu kelistrikan, uu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat, uu tindak pidanan pencucian uang, uu perlindungan konsumen, uu informasi dan transaksi elektronik, dan uu hak atas kekayaan intelektual, UU ini dibuat dalam pengawasan dan keterlibatan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, USAID, WTO dan  World Bank.
Kebijakan di Sektor migas
Pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM yang hampir setiap tahun menjadi perdebatan juga sangat dipengaruhi  oleh visiliberalisme. Terungkap dalam dokumen-dokumen lembaga internasional ternyata, kebijakan pengurangan subsidi tersebut adalah untuk agenda liberalisasi migas  bukan untuk kepentingan rakyat indonesia. Seperti yang tertuang dalam  Letter of Intent (LoI). Di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) disebutkan: “pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional”.
Liberalisasi migas itu juga menjadi syarat (perintah) pemberian utang oleh Bank Dunia. Dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) menyebutkan, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan merekomendasikan  sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik, belanja subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya.”
Untuk memastikan liberalisasi itu, mereka mengawalnya sejak penyusunan rumusan UU. Dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html), menyebutkan: “tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energy untuk membantu membuat sektor energy lebih efisien dan transparan. Dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta…”. Juga disebutkan, “USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production… (USAID telah membantu menyusun rancangan UU migas yang diajukan ke parlemen pada Oktober 2000. UU itu akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN minyak dalam hal eksplorasi dan produksi …).
“Pada Tahun 2001 USAID berencana menyediakan US$ 850 ribu (Rp 8.5 miliar) untuk mendukung sejumlah LSM dan Universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal …”. “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy… (ADB dan USAID bekerja sama dalam menyusun UU Migas baru pada tahun 2000. Melengkapi upaya USAID itu, Bank Dunia telah melakukan studi komprehensif sektor migas, kebijakan penentuan harga …).
Refleksi
Ideologi global dan para pengusungnya, baik negara maju maupaun lembaga internasional faktanya sangat berpengaruh terhadap dinamika politik domestik di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti, legislatif dan eksekutif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan implementasi undang-undang tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Padahal Amerika, WTO, IMF dan World Bank sudah diketahui trackrecord-nya sebagai aktor dan agen imperialisme di negara berkembang. Tujuan mereka untuk bermuka manis di depan negara berkembang dengan rekomendasi-rekomendasi  kebijakan yang mereka tawarkan sebenarnya hanya untuk kepentingan kapitalisme global atau korporasi-korporasi internasional.
Dampaknya jelas sangat terasa dalam masyarakat. Pengurangan subsidi kesehatan dan pendidikan mencegah orang-orang yang berpunya untuk bisa mengaksesnya. Privatisasi SDA strategis menjadikan penguasaan SDA dinikmati oleh swasta, serta liberalisasi pasar, mematikan pasar-pasar lokal. Semuanya berakhir pada peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia dan negara-negara muslim lainnnya.
Berfikir secara terstruktur seperti ini akan membantu kita juga untuk memahami bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi tahun politik 2014 nanti. Pertanyaan yang mesti muncul, adakah partai politik peserta pemilu yang mengusung isu yang sifatnya “struktrual” tadi?. Jawabannya pasti tidak ada, dan tidak pernah ada, karena sistem politik yang ada hanya mengarahkan para politisi untuk meraih kekuasaan dengan jalan singkat bukan dengan menawarkan solusi tapi, dengan uang, poster-poster, janji-janji atau mereka menawarkan kemunafikan[5].
Oleh karena itu, disinilah relevansi dari diskusi penegakan khilafah penting untuk digemakan. Agenda penegakan khilafah adalah agenda global untuk menggeser sistem politik internasional yang dikuasai Amerika dan kapitalisme menjadi milik kaum muslimin dengan khilafah. Insya allah perubahan sistem internasional tersebut akan mengarahkan dunia menjadi lebih maju lagi dan beradab dan Allah akan menjamin berkah dan rahmatnya akan turun memenuhi bumi.

[1]disampaikan dalam diskusi akhir tahun kelompok kajian Islam Universitas Islam Indonesia
[2]Perang melawan terror yang menjadi kepentingan seluruh negara saat ini awalnya adalah desain Amerika Serikat yang menggema setelah peristiwa 9/11 tahun 2001.
[3] Kajian mengenai ini bisa dibaca dalam buku John perkins. 2004. Confession of an Economic Hit man,
[4] Istilah yang pertama kali digunakan oleh John Williamson untuk menjelaskan program pemulihan krisis di Amerika latin tahun 1980an oleh IMF, World Bank departemen keuangan Amerika Serikat.
[5]Ciri-ciri orang munafik yang diberitakan oleh rasul persis seperti perilaku para politisi sekarang, berbicara dusta, janji yang diingkari, dan amanah yang dikhianati.




ARAB SPRING DI KERAJAAN SAUDI

00.43
Selama revolusi timur tengah sejak tahun 2011, wilayah yang agak sunyi dari gosip pergolakan adalah negara-negara monarki di wilayah arab, salah satunya arab saudi. Padahal sebenarnya negara ini juga terjadi pergolakan walaupun tidak seheboh tetangga-tetangganya yang lain.

Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011.  Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat  beberapa  petisi/tuntutan  reformasi yang  ditujukan  kepada pemerintah untuk  melakukan    reformasi  nasional,  reformasi  konstitusional,  dialog  nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan  sosial  antara  negara  dan  rakyat.  Juga,  memperingatkan  pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi  yang  buruk  bagi  negara  Saudi.  Petisi tersebut ditandantangani  oleh  lebih  ribuan orang diantara  mereka  ada  aktifis,  akademisi, pebisnis  dan  ulama.  Salah  seorang  ulama  terkenal  yang  ikut  menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah.

Kemudian setelah itu, menyusul seruan-seruan  untuk  melakukan  demonstrasi  secara massif  melalui  media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube.  Para aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun  ke  jalan.Demonstrasi   yang  paling  ramai  hanya terjadi di  wilayah  timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah.

Terdapat tiga  problem  utama  di  Saudi  yang  bisa  menjadi  ancaman terhadap  stabilitas  dalam  negara  Arab  Saudi.  Pertama,  persoalan  status  wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi  secara  hukum  dan  sering  menjadi  subjek  kekerasan  dan  penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik.  Kedua,  besarnya  jumlah  anak-anak  muda  yang  berumur  sekitar  25 tahun  yang  memiliki  hasrat  yang  besar  untuk  terjadinya  reformasi  sosial  dan politik  di  Arab  Saudi.  Hal  ini  didorong  karena  tingginya  tingkat  pengangguran yang  berusia  muda di  negara  tersebut,  sekitar  25  %.  Ketiga,  Minoritas  Syiah yang  mendominasi  provinsi  di  wilayah  barat  daya  Saudi. Kelompok Syiah  di negara  Saudi  masih  didiskriminasi  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Saudi. Mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas dua di Saudi dalam  mendapatkan  pekerjaan, kebebasan    membangun  masjid  Syiah  dan  pusat-pusat  keagamaan, dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah.

Pemerintah Saudi “Menyuap” Rakyat

Khawatir dengan potensi pembangkangan yang lebih besar, pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksi- aksi  dan  mengembalikan  stabilititas  diantaranya: pertama, tindakan brutal  terhadap  para  demonstran,bahkan sampai ada  yang  ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa.Kedua, pemerintah menambah  bantuan-bantuan  bagi  masyarakat  Saudi dengan  mengucurkan  dana  sekitar  130  miliar  dollar  dalam  lima  tahun    untuk program-program  peningkatan  gaji  pegawai  dan  pekerja,  penambahan  unit-unit perumahan  murah,  penambahan  pegawai,  pemberian  gaji  bagi pengangguran, sekitar  260  dollar  perbulan,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang  keamanan dan  militer. Terakhir, Pemerintah  menjanjikan  kepada  perempuan kebebasan  untuk  ikut dalam  pemilu.

Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah  kaya  minyak  sebelah  timur  Kerajaan  Saudi, Pemerintah  Saudi melakukan  represi  terhadap  para  demonstran  dengan  menangkapi  dan  menyiksa para  demonstran serta menyebarkan  opini  anti  Syiah  di  masyarakat  Sunni  Saudi. Pemerintah  menyerukan  dan  memperingatkan  kepada warga Saudi bahwa orang-orang  yang  berdemonstrasi  itu  kebanyakan  adalan  orang  Syiah  Iraq  dan Iran  yang  anti  Sunni  yang  bertujuan  untuk  mendestabilisasi  perekonomian  di Saudi.

Politik Fatwa Para Ulama

Satu yang penting dalam menghentikan laju opini pembangkangan disaudi adalah fatwa dewan ulama senior (Hai`ah kibaril ulama). Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, tahun 2011,  dewan    ulama  senior  mengeluarkan  fatwa  yang  menentang protes-protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Isi  fatwa  tersebut  menyatakan dukungan  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  di  dalam  kerajaan  Arab  Saudi  yang merupakan  kepimpinan  yang    sah,  diakui  dalam  Islam  dan  telah  diridhoi  oleh Allah  Swt  karena  keteguhan  penguasa  untuk  menjaga  Islam  dan  dua  kota  suci. oleh  karena  itu,  tidak  ada  yang  mampu  untuk  memecah  belahnya  dari  kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing.

Menurut fatwa itu, selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi  untuk  menuntut  perbaikan  karena  bisa  menimbulkan  kerusuhan  dan perpecahan umat.  Sikap ini, menurut  fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang.Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi seperti dalam dikutip dalam alquran Ali-Imran ayat 103, dan 105 dan Al Ana'am 159). Fatwa  ini kemudian  diperintahkan  untuk  dicetak  sebanyak 1,5 juta  kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat media- media  online. Media-media  lokal  juga memuat fatwa  tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut.

Namun bukan berarti semua ulama di Saudi bersikap sama,  ada juga yang kritis terhadap penguasa seperti syekh Dr.  Salman  al- Awdah, melalui twitter, mengkritisi kondisi di negara saudi yang  stagnan  karena  kurangnya  perumahan, pengangguran,  kemiskinan,  korupsi,  sistem  pendidikan  dan  kesehatan  yang  buruk, nasib  buruk  tahanan  dan  ketiadaan  prospek  reformasi  politik.  Syekh Sulaiman al-Duwaish, menggunakan youtube untuk  mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  tidak  Islami dan  korup. Namun,  akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Dr. Yusuf al- Ahmad, Dia mengunggah  video  ceramahnya  di youtube yang  mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah,  menuntut  keadilan  bagi  para  tahanan  politik,  dan  mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki- laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011.

Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala  demonstrasi  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Saudi.  Dan  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  sesukanya  untuk  mengendalikan suasana  baik  represi,  penahanan    ataupun  pembunuhan. Laporan      Komisi HAM  Islam  (Commission  of  Islamic  Human  Right)    tahun  2011,  menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data  pemerintah.  Sementara  yang  dicatat  oleh  para  pengacara/pakar  hukum  dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan menjadi sekitar 30.000 orang  di negara tersebut. Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang  mayoritasnya  adalah  anak-anak  muda  dibawah  usia  20  tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung.
Selama revolusi timur tengah sejak tahun 2011, wilayah yang agak sunyi dari gosip pergolakan adalah negara-negara monarki di wilayah arab, salah satunya arab saudi. Padahal sebenarnya negara ini juga terjadi pergolakan walaupun tidak seheboh tetangga-tetangganya yang lain.

Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011.  Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat  beberapa  petisi/tuntutan  reformasi yang  ditujukan  kepada pemerintah untuk  melakukan    reformasi  nasional,  reformasi  konstitusional,  dialog  nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan  sosial  antara  negara  dan  rakyat.  Juga,  memperingatkan  pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi  yang  buruk  bagi  negara  Saudi.  Petisi tersebut ditandantangani  oleh  lebih  ribuan orang diantara  mereka  ada  aktifis,  akademisi, pebisnis  dan  ulama.  Salah  seorang  ulama  terkenal  yang  ikut  menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah.

Kemudian setelah itu, menyusul seruan-seruan  untuk  melakukan  demonstrasi  secara massif  melalui  media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube.  Para aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun  ke  jalan.Demonstrasi   yang  paling  ramai  hanya terjadi di  wilayah  timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah.

Terdapat tiga  problem  utama  di  Saudi  yang  bisa  menjadi  ancaman terhadap  stabilitas  dalam  negara  Arab  Saudi.  Pertama,  persoalan  status  wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi  secara  hukum  dan  sering  menjadi  subjek  kekerasan  dan  penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik.  Kedua,  besarnya  jumlah  anak-anak  muda  yang  berumur  sekitar  25 tahun  yang  memiliki  hasrat  yang  besar  untuk  terjadinya  reformasi  sosial  dan politik  di  Arab  Saudi.  Hal  ini  didorong  karena  tingginya  tingkat  pengangguran yang  berusia  muda di  negara  tersebut,  sekitar  25  %.  Ketiga,  Minoritas  Syiah yang  mendominasi  provinsi  di  wilayah  barat  daya  Saudi. Kelompok Syiah  di negara  Saudi  masih  didiskriminasi  oleh  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Saudi. Mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas dua di Saudi dalam  mendapatkan  pekerjaan, kebebasan    membangun  masjid  Syiah  dan  pusat-pusat  keagamaan, dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah.

Pemerintah Saudi “Menyuap” Rakyat

Khawatir dengan potensi pembangkangan yang lebih besar, pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksi- aksi  dan  mengembalikan  stabilititas  diantaranya: pertama, tindakan brutal  terhadap  para  demonstran,bahkan sampai ada  yang  ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa.Kedua, pemerintah menambah  bantuan-bantuan  bagi  masyarakat  Saudi dengan  mengucurkan  dana  sekitar  130  miliar  dollar  dalam  lima  tahun    untuk program-program  peningkatan  gaji  pegawai  dan  pekerja,  penambahan  unit-unit perumahan  murah,  penambahan  pegawai,  pemberian  gaji  bagi pengangguran, sekitar  260  dollar  perbulan,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang  keamanan dan  militer. Terakhir, Pemerintah  menjanjikan  kepada  perempuan kebebasan  untuk  ikut dalam  pemilu.

Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah  kaya  minyak  sebelah  timur  Kerajaan  Saudi, Pemerintah  Saudi melakukan  represi  terhadap  para  demonstran  dengan  menangkapi  dan  menyiksa para  demonstran serta menyebarkan  opini  anti  Syiah  di  masyarakat  Sunni  Saudi. Pemerintah  menyerukan  dan  memperingatkan  kepada warga Saudi bahwa orang-orang  yang  berdemonstrasi  itu  kebanyakan  adalan  orang  Syiah  Iraq  dan Iran  yang  anti  Sunni  yang  bertujuan  untuk  mendestabilisasi  perekonomian  di Saudi.

Politik Fatwa Para Ulama

Satu yang penting dalam menghentikan laju opini pembangkangan disaudi adalah fatwa dewan ulama senior (Hai`ah kibaril ulama). Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, tahun 2011,  dewan    ulama  senior  mengeluarkan  fatwa  yang  menentang protes-protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Isi  fatwa  tersebut  menyatakan dukungan  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  di  dalam  kerajaan  Arab  Saudi  yang merupakan  kepimpinan  yang    sah,  diakui  dalam  Islam  dan  telah  diridhoi  oleh Allah  Swt  karena  keteguhan  penguasa  untuk  menjaga  Islam  dan  dua  kota  suci. oleh  karena  itu,  tidak  ada  yang  mampu  untuk  memecah  belahnya  dari  kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing.

Menurut fatwa itu, selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi  untuk  menuntut  perbaikan  karena  bisa  menimbulkan  kerusuhan  dan perpecahan umat.  Sikap ini, menurut  fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang.Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi seperti dalam dikutip dalam alquran Ali-Imran ayat 103, dan 105 dan Al Ana'am 159). Fatwa  ini kemudian  diperintahkan  untuk  dicetak  sebanyak 1,5 juta  kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat media- media  online. Media-media  lokal  juga memuat fatwa  tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut.

Namun bukan berarti semua ulama di Saudi bersikap sama,  ada juga yang kritis terhadap penguasa seperti syekh Dr.  Salman  al- Awdah, melalui twitter, mengkritisi kondisi di negara saudi yang  stagnan  karena  kurangnya  perumahan, pengangguran,  kemiskinan,  korupsi,  sistem  pendidikan  dan  kesehatan  yang  buruk, nasib  buruk  tahanan  dan  ketiadaan  prospek  reformasi  politik.  Syekh Sulaiman al-Duwaish, menggunakan youtube untuk  mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  tidak  Islami dan  korup. Namun,  akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Dr. Yusuf al- Ahmad, Dia mengunggah  video  ceramahnya  di youtube yang  mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah,  menuntut  keadilan  bagi  para  tahanan  politik,  dan  mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki- laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011.

Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala  demonstrasi  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Saudi.  Dan  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  sesukanya  untuk  mengendalikan suasana  baik  represi,  penahanan    ataupun  pembunuhan. Laporan      Komisi HAM  Islam  (Commission  of  Islamic  Human  Right)    tahun  2011,  menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data  pemerintah.  Sementara  yang  dicatat  oleh  para  pengacara/pakar  hukum  dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan menjadi sekitar 30.000 orang  di negara tersebut. Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang  mayoritasnya  adalah  anak-anak  muda  dibawah  usia  20  tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung.

ILMUWAN MESTI BERPIHAK

00.42
Dunia saat ini  sudah semakin parah. Berbagai isu mulai dari kesenjagan ekonomi, penjajahan fisik, pemanasan global, perang saudara, penyakit yang mewabah keseluruh dunia telah menjadi berita sehari-hari. Problem ini berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dunia dan sebagian dari mereka membentuk berbagai lembaga yang mengadvokasi berbagai problem-problem tersebut.

Namun, menurut saya, yang harus berdiri di barisan terdepan untuk melakukan pengkajian tentang hal ini adalah para intelektual dan ilmuwan. Karena sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada lahir dari konsepsi-konsepsi yang telah dikaji dan diformulasikan oleh para ilmuwan tersebut, khususnya ilmuwan sosial,  hingga berdampak seperti yang ada saat ini. Celakanya, kebanyakan para ilmuwan masih dihipnotis oleh jargon-jargon/doktrin netralitas dan objektifitas pengetahuan padahal konsep tersebut telah using dan telah banyak yang meninggalkannya. Tulisan ini akan mencoba untuk menghadirkan kembali sedikit perdebatan mengenai konsep keberfihakan dalam ilmu pengetahuan sosial dan penerapannya di Indonesia dan berusaha meyakinkan bahwa keberfihakan itu bukanlah sebuah cacat, cela atau aib bagi ilmuwan sosial.

Keberfihakan Ilmu Pengetahuan   

Perdebatan yang paling menarik dalam studi pengetahuan sosial adalah mengenai keberfihakan ilmu pengetahuan. Perdebatan itu dicirikan oleh dua arus besar dalam bangunan epistimologi paradigma ilmu pengetahuan yakni, positivisme dan postpositivisme. Doktrin positivisme dalam memandang ilmu pengetahuan sosial menyamakan dengan pengetahuan science atau ilmu-ilmu alam yang kebenarannya bersifat universal, objektif dan bebas nilai. Sehingga ilmu sosial juga dianggap seperti itu, universal, objektif dan bebas nilai. Metodologi ini yang digunakan oleh barat hingga mapan sampai saat ini dan terus-menerus dipelajari dan dipraktekkan diseluruh dunia dalam berbagai penelitian dan pengajaran di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, baik dalam sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Sementara aliran postpositivisme hadir untuk mengkritik aliran positivistik dalam ilmu pengetahuan sosial. Aliran ini membongkar konsep-konsep epistimologi yang dibangun oleh positivistik tersebut, seperti universalitas, objektifitas dan kebebas nilaian ilmu pengetahuan sosial. Postpositivisme meyakini bahwa pengetahuan sosial tidak universal, tidak objektif dan tidak bebas nilai karena pada dasarnya proses perumusan pengetahuan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tidak lepas dari konteks ruang dan waktu dimana mereka berada, begitupun nilai atau ideologi yang dianut oleh para ilmuwan. Cara pandang seperti ini diadopsi oleh berbagai mazhab dalam Postpostivisme seperti, mazhab Frankfurt, poststrukturalisme/postmodernisme, postcolonialisme, Gramscianisme dsb.

Aliran postpostivistik ini sebenarnya muncul karena melihat peradaban barat yang telah mapan dan dominan di barat maupun penerapannya di negara-negara non-barat/timur. Peradaban barat yang ditopang oleh kekuasaan dan pengetahuan tersebut ternyata tidak menjadikan negara-negara barat menjadi negara yang mengangkat harkat dan martabat manusia malah sebaliknya menghasilkan eksploitasi, dan ekspansi atau kolonialisasi di seluruh penjuru dunia. Karenanya, mereka mengkaji aspek-aspek nonmateril yang menjadikan peradaban barat mapan dan mereka akhirnya menemukan bahwa bangunan paradigma atau ideologi baratlah yang memang bermasalah.

Usaha-usaha dominasi melalui pengetahuan oleh barat terhadap timur telah ditulis dengan baik oleh Edward Said, dalam masterpiecenya Orientalisme (1979). Said menggambarkan bagaimana negara-negara kolonial saat merambah dunia timur juga mengikutsertakan para ilmuwan mereka. Ilmuwan tersebut selanjutnya melakukan penelitian-penelitian terhadap dunia timur, agamanya, budayanya, politik, bahasa dan sejarahnya. Namun, penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa timur itu lebih inferior daripada barat sehingga intervensi barat dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat orang timur menjadi maju menjadi seperti negara-negara barat. Argumen objektifitas pengetahuan yang ditawarkan oleh barat dibantah oleh Said bahwa sebenarnya misi para orientalis ke dunia timur sebenarnya sangat kental dengan misi politik yakni untuk mempertahankan dominasi para kolonial dengan meyakinkan dunia timur bahwa mereka berhak dijajah, diformat dan didesain sesuai dengan keinginan barat.

Berfihak Bukan Tabu

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan riset kata-kata keberfihakan bukanlah menjadi sebuah hal yang asing untuk diangkat dan didiskusikan. Ilmuwan barat yang mendengung-dengungkan netralitas pengetahuan sudah dibantah sendiri oleh ilmuwan-ilmuwan didikan barat juga. Dan memang faktanya, dalam proses konstruksi pengetahuan itu ideologi ilmuwan sangatlah berperan penting.

Era perang dingin merupakan sejarah yang menjelaskan secara telanjang bagaimana pertarungan ide itu terjadi. Amerika dan Sovyet tidak hanya memamerkan kekuatan militernya yang tak tertandingi. Tapi juga menyebarkan jalan hidup menuju kesejahteraan dan kedamaian (ideologi). Sovyet dengan konsepsi yang dibangunnya menyebarkan Komunisme untuk mencapai cita-cita luhur tersebut begitupun Amerika menawarkan kehidupan liberal untuk mencapai cita-cita tertinggi manusia.

Indonesia menjadi sebuah laboratorium yang menarik untuk menarik gambaran dari pertarungan dominasi pengetahuan tersebut. Bradley Simpson, dalam buku hasil penelitiannya (The Economist with Gun, 2005) menggambarkan secara terang bagaimana koar-koar Soekarno untuk melawan neokolonialisme dengan cita-cita NASAKOM dilawan sendiri oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang di Indonesia. Para ilmuwan ini adalah hasil dari kerja keras Amerika Serikat dan lembaga-lembaga donor seperti Ford dan Rockefeller Foundation  yang mengirim mereka ke sekolah-sekolah unggulan di Amerika sejak tahun 50-an.  Hasil didikan tersebut ikut serta dalam proses penghapusan legitimasi Soekarno di mata rakyat Indonesia yang kemudian disingkirkan dari kursi kepresidennya. Kemudian, setelah itu pendidikan Indonesia diarahkan berkiblat ke kurikulum barat, copy paste 100 %.  Kalau mau bukti, silahkan buka semua buku-buku referensi dan bahan ajar dalam sekolah dan universitas di Indonesia saat ini baik ilmu Ekonomi, Politik, Sosiologi, Antropologi dan Ilmu Hukum. Sistem pendidikan ini yang terus melahirkan para pengabdi terhadap kepentingan-kepentingan barat/kapitalisme  di Indonesia.

Pelajaran tuk Aktifis Muslim

Disaat kaum postpositivist meragukan rasionalitas kebenaran yang dihasilkan oleh peradaban barat maka, apalagi kita sebagai orang muslim pasti akan mengambil sikap yang lebih dari mereka karena meyakini bahwa sumber kebenaran hanya dari Allah.  Dominasi logika rasional barat ternyata ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan barat sendiri  karena universalisasi pemikiran barat hanya berdampak buruk bagi seluruh manusia bahkan bagi barat sendiri. Sementara kita kaum muslim telah menyadari bahwa apapun produk akal dari manusia itu relative dan terbatas dan disitulah manusia butuh tuntunan wahyu dari tuhan untuk bisa menjalankan aktifitas di dunia dengan sebaik-baiknya.
Dunia saat ini  sudah semakin parah. Berbagai isu mulai dari kesenjagan ekonomi, penjajahan fisik, pemanasan global, perang saudara, penyakit yang mewabah keseluruh dunia telah menjadi berita sehari-hari. Problem ini berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dunia dan sebagian dari mereka membentuk berbagai lembaga yang mengadvokasi berbagai problem-problem tersebut.

Namun, menurut saya, yang harus berdiri di barisan terdepan untuk melakukan pengkajian tentang hal ini adalah para intelektual dan ilmuwan. Karena sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada lahir dari konsepsi-konsepsi yang telah dikaji dan diformulasikan oleh para ilmuwan tersebut, khususnya ilmuwan sosial,  hingga berdampak seperti yang ada saat ini. Celakanya, kebanyakan para ilmuwan masih dihipnotis oleh jargon-jargon/doktrin netralitas dan objektifitas pengetahuan padahal konsep tersebut telah using dan telah banyak yang meninggalkannya. Tulisan ini akan mencoba untuk menghadirkan kembali sedikit perdebatan mengenai konsep keberfihakan dalam ilmu pengetahuan sosial dan penerapannya di Indonesia dan berusaha meyakinkan bahwa keberfihakan itu bukanlah sebuah cacat, cela atau aib bagi ilmuwan sosial.

Keberfihakan Ilmu Pengetahuan   

Perdebatan yang paling menarik dalam studi pengetahuan sosial adalah mengenai keberfihakan ilmu pengetahuan. Perdebatan itu dicirikan oleh dua arus besar dalam bangunan epistimologi paradigma ilmu pengetahuan yakni, positivisme dan postpositivisme. Doktrin positivisme dalam memandang ilmu pengetahuan sosial menyamakan dengan pengetahuan science atau ilmu-ilmu alam yang kebenarannya bersifat universal, objektif dan bebas nilai. Sehingga ilmu sosial juga dianggap seperti itu, universal, objektif dan bebas nilai. Metodologi ini yang digunakan oleh barat hingga mapan sampai saat ini dan terus-menerus dipelajari dan dipraktekkan diseluruh dunia dalam berbagai penelitian dan pengajaran di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, baik dalam sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Sementara aliran postpositivisme hadir untuk mengkritik aliran positivistik dalam ilmu pengetahuan sosial. Aliran ini membongkar konsep-konsep epistimologi yang dibangun oleh positivistik tersebut, seperti universalitas, objektifitas dan kebebas nilaian ilmu pengetahuan sosial. Postpositivisme meyakini bahwa pengetahuan sosial tidak universal, tidak objektif dan tidak bebas nilai karena pada dasarnya proses perumusan pengetahuan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tidak lepas dari konteks ruang dan waktu dimana mereka berada, begitupun nilai atau ideologi yang dianut oleh para ilmuwan. Cara pandang seperti ini diadopsi oleh berbagai mazhab dalam Postpostivisme seperti, mazhab Frankfurt, poststrukturalisme/postmodernisme, postcolonialisme, Gramscianisme dsb.

Aliran postpostivistik ini sebenarnya muncul karena melihat peradaban barat yang telah mapan dan dominan di barat maupun penerapannya di negara-negara non-barat/timur. Peradaban barat yang ditopang oleh kekuasaan dan pengetahuan tersebut ternyata tidak menjadikan negara-negara barat menjadi negara yang mengangkat harkat dan martabat manusia malah sebaliknya menghasilkan eksploitasi, dan ekspansi atau kolonialisasi di seluruh penjuru dunia. Karenanya, mereka mengkaji aspek-aspek nonmateril yang menjadikan peradaban barat mapan dan mereka akhirnya menemukan bahwa bangunan paradigma atau ideologi baratlah yang memang bermasalah.

Usaha-usaha dominasi melalui pengetahuan oleh barat terhadap timur telah ditulis dengan baik oleh Edward Said, dalam masterpiecenya Orientalisme (1979). Said menggambarkan bagaimana negara-negara kolonial saat merambah dunia timur juga mengikutsertakan para ilmuwan mereka. Ilmuwan tersebut selanjutnya melakukan penelitian-penelitian terhadap dunia timur, agamanya, budayanya, politik, bahasa dan sejarahnya. Namun, penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa timur itu lebih inferior daripada barat sehingga intervensi barat dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat orang timur menjadi maju menjadi seperti negara-negara barat. Argumen objektifitas pengetahuan yang ditawarkan oleh barat dibantah oleh Said bahwa sebenarnya misi para orientalis ke dunia timur sebenarnya sangat kental dengan misi politik yakni untuk mempertahankan dominasi para kolonial dengan meyakinkan dunia timur bahwa mereka berhak dijajah, diformat dan didesain sesuai dengan keinginan barat.

Berfihak Bukan Tabu

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan riset kata-kata keberfihakan bukanlah menjadi sebuah hal yang asing untuk diangkat dan didiskusikan. Ilmuwan barat yang mendengung-dengungkan netralitas pengetahuan sudah dibantah sendiri oleh ilmuwan-ilmuwan didikan barat juga. Dan memang faktanya, dalam proses konstruksi pengetahuan itu ideologi ilmuwan sangatlah berperan penting.

Era perang dingin merupakan sejarah yang menjelaskan secara telanjang bagaimana pertarungan ide itu terjadi. Amerika dan Sovyet tidak hanya memamerkan kekuatan militernya yang tak tertandingi. Tapi juga menyebarkan jalan hidup menuju kesejahteraan dan kedamaian (ideologi). Sovyet dengan konsepsi yang dibangunnya menyebarkan Komunisme untuk mencapai cita-cita luhur tersebut begitupun Amerika menawarkan kehidupan liberal untuk mencapai cita-cita tertinggi manusia.

Indonesia menjadi sebuah laboratorium yang menarik untuk menarik gambaran dari pertarungan dominasi pengetahuan tersebut. Bradley Simpson, dalam buku hasil penelitiannya (The Economist with Gun, 2005) menggambarkan secara terang bagaimana koar-koar Soekarno untuk melawan neokolonialisme dengan cita-cita NASAKOM dilawan sendiri oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang di Indonesia. Para ilmuwan ini adalah hasil dari kerja keras Amerika Serikat dan lembaga-lembaga donor seperti Ford dan Rockefeller Foundation  yang mengirim mereka ke sekolah-sekolah unggulan di Amerika sejak tahun 50-an.  Hasil didikan tersebut ikut serta dalam proses penghapusan legitimasi Soekarno di mata rakyat Indonesia yang kemudian disingkirkan dari kursi kepresidennya. Kemudian, setelah itu pendidikan Indonesia diarahkan berkiblat ke kurikulum barat, copy paste 100 %.  Kalau mau bukti, silahkan buka semua buku-buku referensi dan bahan ajar dalam sekolah dan universitas di Indonesia saat ini baik ilmu Ekonomi, Politik, Sosiologi, Antropologi dan Ilmu Hukum. Sistem pendidikan ini yang terus melahirkan para pengabdi terhadap kepentingan-kepentingan barat/kapitalisme  di Indonesia.

Pelajaran tuk Aktifis Muslim

Disaat kaum postpositivist meragukan rasionalitas kebenaran yang dihasilkan oleh peradaban barat maka, apalagi kita sebagai orang muslim pasti akan mengambil sikap yang lebih dari mereka karena meyakini bahwa sumber kebenaran hanya dari Allah.  Dominasi logika rasional barat ternyata ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan barat sendiri  karena universalisasi pemikiran barat hanya berdampak buruk bagi seluruh manusia bahkan bagi barat sendiri. Sementara kita kaum muslim telah menyadari bahwa apapun produk akal dari manusia itu relative dan terbatas dan disitulah manusia butuh tuntunan wahyu dari tuhan untuk bisa menjalankan aktifitas di dunia dengan sebaik-baiknya.

MELIHAT PERISTIWA ARAB SPRING DARI BELAKANG (SEBUAH REFLEKSI)

00.41

Kabar tentang peristiwa dunia arab sudah semakin ditinggalkan meskipun para pejuang di suriah masih terus merongrong pemerintahnya untuk lengser dari kursi kekuasaannya dan setiap waktu ada banyak yang mati. Sementara dunia arab yang lain sudah menata kembali negaranya setelah setahun kurang lebih pergolakan terjadi baik di Afrika Utara maupun Timur Tengah. Banyak negara yang telah melakukan pemilihan ulang secara demokratis dan menaikkan tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok Islam. Mesir dan Tunisia menjadi contoh untuk hal tersebut. Apakah terjadinya “revolusi di Timur Tengah” akan merubah kondisi perpolitikan di Timur Tengah dan juga menaikkan kehormatan kaum muslimin di Timur Tengah?. Pertanyaan yang butuh sebuah analisis yang dalam dan sistematis untuk hal ini. Namun, Penulis akan mencoba mengajak untuk  melihat kembali kebelakang  apa-apa yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat jauh sebelum Arab Spring berlangsung.   
Broader Middle East Programs
Jauh sebelum pergolakan dan meluasnya tuntutan demokratisasi di Timur tengah dan afrika utara negara-negara barat Amerika Serikat dan Eropa telah jauh telah mempersiapkan dan mendukung terciptanya demokrasi di negara-negara tersebut. Tahun 2003 President Bush dalam sebuah pidatonya di National Endowment for Democracy  mengungkapkan komitmennya untuk mendukung proses demokratisasi di TImur Tengah dan Afrika Utara. “ “60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe, because in the long run stability cannot be purchased at the expense of liberty.” 60 tahun negara-negara barat membiarkan hilangnya kebebasan di Timteng tidak menjadikan kita aman, karena sebuah stabilitas yang berlangsung jangka panjag tidak bisa membayar ongkos kebebasan yang hilang..
Komitment Demokratisasi di Timur Tengah kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan The Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENA) Sebagai sebuah lembaga multilateral yang merencanakan proses peningkatan liberalisasi ekonomi dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian The Foundation for the Future (FFF)  dibentuk lembaga ini lahir sebagai tindaklanjut dari program BMENA tersebut. Dibentuk tahun 2005; bermarkas di Amman, Yordan dan satellite office-nya di Washington DC.
AS juga membentuk The Middle East Partnership Initiative (MEPI), sebuah lembaga di yang berada dibawah biro urusan timur dekat di DEPLU AS yang berfungsi untuk mendukung reformasi politik, pemberdayaan  perempuan, pemuda, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi di dunia Arab. Salah satu kontribusi lembaga ini bagi dukungan demokratisasi di dunia arab adalah pemberian bantuan dana bagi Ornop (Organisasi Non pemerintah)/NGO di Timur Tengah dan Afrika utara untuk meningkatkan agenda reformasi di negaranya masing-masing. Diantara NGO yang banyak mendapatkan dukungan langsung dari lembaga ini adalah yang berada di Mesir karena bantuan diberikan tanpa melalui pemerintah tapi langsung ke NGO tersebut. Lembaga ini juga telah aktif untuk terlibat dalam proses politik di Yaman, Maroko, Kuwait, Iran dan Syiria.  
Lembaga lain yang dibentuk adalah Near East Regional Democracy (NERD), lembaga yang dibentuk oleh Obama sebagai kelanjutan dari program Bush untuk membiayai proses demokratisasi di Iran. Secara umum mendukung program dan aktifitas untuk memperluas unmonitored, uncensored access bagi pengguna internet secara luas di negara-negara yang tertutup yang sangat ketat dalam penggunaan internetnya seperti China dan Iran.  Lembaga ini berada di bawah Department Luar Negeri AS, Urusan Iran (Iranian Affairs), Biro Urusan Timur Dekat.
Amerika juga bekerjasama dengan The National Endowment for Democracy. Semi Private dan organisasi non profit yang bekerja untuk memperkuat institusi demokratik di seluruh dunia melalu usaha-usaha non-pemerintah.  Organisasi ini sangat berperan besar dalam membiayai dan mendukung demokratisasi di Timur Tengah. Tahun 2006, sekitar 80 juta dollar digunakan oleh NED untuk membiayai programnya di Arab dan negara-negara muslim.
Terakhir The Euro-Mediterranean Partnership Initiative. Lembaga ini dibentuk oleh Uni Eropa dan 12 negara Mediterania selatan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan Afrika; liberalisasi perdagangan, dukungan reformasi politik dan HAM, pertukaran budaya, dan dukungan terhadap perdamaian Israel dan Palestina. miliaran dollar dikeluarkan oleh lembaga ini untuk mendukung visinya di Timur Tengah.
Sorotan
Lembaga-lembaga diatas merupakan bukti keseriusan dari negara-negara Barat, Amerika dan Sekutu-sekutunya untuk merubah wajah Timur Tengah. Melalui pernyataan Bush “ stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya “Freedom”. Ini  berarti ada harapan yang lebih besar dari liberalisasi dan demokratisasi  timur tengah dibanding stabilitas politik dengan mempertahankan para diktator di Timur Tengah. Usaha-usaha menggapai demokrasi itu tidak dijalankan dengan memberikan pressure  pada pemerintahan di Timur Tengah namun dengan menggunakan kekuatan grassroot, kelompok-kelompok sipil dan NGO. Karena pemerintahan barat paham betul bahwa tak ada rezim yang ingin memberikan sistem kekuasaannya dan hanya masyarakatlah yang punya kekuatan untuk menggulingkan rezim tersebut.
Terbukti pada saat pergolakan di Timur Tengah, Arab Spring. Kelompok-kelompok yang menguasai opini dan arah gerak dari masyarakat di Timur Tengah adalah kelompok-kelompok liberal dan pendukung demokratisasi dan kelompok-kelompok Islam pun berkoalisi dengan mereka. Investigasi Michael Chossudovsky, Professor di bidang Ekonomi di Kanada membuktikan hal tersebut. Berikut kutipannya:
Beberapa tahun sebelum Arab Spring, Aktifis gerakan oposisi telah diterima oleh Condoleezza Rice di Amerika Serikat tahun 2008 dan berlanjut tahun 2009, oleh sekertaris negara, Hillary Clinton untuk membahas kondisi Mesir ke depan dimana HAM dan Demokrasi menjadi isu utama. Februari hingga Maret 2010, Freedom House mengkarantina 11 blogger dari Timur Tengah dan Afrika Utara dari berbagai perwakilan organisasi selama dua minggu. Mereka study tour di Washington dan mengikuti pelatihan-pelatihan- digital security, digital video making, message development and digital mapping. Melalui Freedom House, National Endowment For Democracy, Amerika Serikat mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap Mesir. Ratusan jumlahnya organisasi oposisi didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. Gerakan Kifayah dan Gerakan 6 april yang menjadi pencetus utama dan penyebar propaganda anti Mubarok di Mesir melalui Facebook, Twitter, dan blog adalah organisasi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. (Michel Chossudovsky.2011. The Protest Movement in Egypt: "Dictators" do not Dictate, They Obey Orders/www.globalresearch.ca).
Setelah arab spring dan negara-negara seperti Mesir, Libya dan  Tunisia berganti kemasan, tetap saja mereka dalam satu desain sistem ekonomi dan politik yakni seperti yang telah dirancang untuk barat, liberalisasi politik dan ekonomi. Baru-baru ini pemerintahan Morsi telah meminta bantuan IMF untuk membangun Mesir sekitar $ 4,9 miliar dollar dengan bunga 1.1%.  kemudian negara “baru” Libya juga dibangun dengan dana-dana donator Internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Begitupun halnya dengan Tunisia yang masih tetap menjaga hubungannya dengan IMF. Tidak ada hal agenda baru yang menjanjikan dan hal-hal tersebut. Kesimpulannya, perubahan politik yang ada Timur-Tengah saat ini adalah bagian dari sebuah agenda besar untuk menjadikan Timur-Tengah sebagai wilayah demokratis; negara demokrasi yang diawasi dan dikontrol oleh Amerika Serikat.
Penulis beberapa tahun lalu pernah sempat membaca sebuah transkrip hasil diskusi CIA yang tersebar luas di internet yang isinya mengharapkan demokrasi bisa berkembang di Timur-Tengah utamanya berkaitan dengan bagaimana menghadapi gerakan Islam Politik/Radikal. Menurut Transkrip tersebut, Jika negara-negara otoriter Timteng masih dibiarkan bertahan maka gerakan-gerakan politik Islam akan melakukan gerakannya sembunyi-sembunyi dan menarik masyarakat dengan ideologinya tersebut dan melawan rezim yang berkuasa. Sementara jika demokrasi dikembangkan di Timur-Tengah maka akan ada kelompok-kelompok Islam yang akan ikut proses demokrasi dan akan mengkampanyekan kesesuaian Islam dan Demokrasi. Hal itu setidaknya akan meredam suara-suara Islam Ideologis yang membahayakan eksistensi liberalisme di Timteng.
Argumentasi transkrip CIA ini ternyata diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2004 yang berjudul,  Research Brief:U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11. Salah satu strateginya adalah “Seek to engage Islamists in normal politics”. Melibatkan kaum Islamis dalam sistem Politik yang ada.   Meskipun sulit menurut mereka, namun hal itu penting dilakukan, karena keterlibatan sebuah gerakan/partai Islamis dalam politik/demokrasi menjadikan mereka bisa bersikap moderat atau inklusif.
Penutup
Tulisan ini tidak bermaksud melemahkan semangat juang para pejuang untuk mendukung tegaknya kehidupan yang sejahtera, damai dan tentram di Dunia Islam, tetapi untuk mengajak untuk berfikir bahwa semangat perubahan saja tidak cukup. Negara-negara barat telah faham betul bagaimana strategi perubahan yang seharusnya. Yakni  dengan membentuk opini umum melalui jaringannya di Timur-Tengah mengenai ideology demokrasi dan liberalism sebagai musuh totalitarianism. Sejak Rasulullah  berdakwah di Makkah juga telah menempuh jalan politik tersebut. Bahwa untuk mengganti sebuah sistem maka dibutuhkan ideologi, para aktivis ideologis yang aktif untuk mengkampanyekan ide tersebut dan akhirnya menerima kekuasaan dari rakyat dan mengganti bangunan sistem yang ada dengan yang baru. Wallahua`lam (Hasbi Aswar, Penulis adalah mantan aktifis pers mahasiswa dan pengurus majalah mini Islam Zine Pembebasan)   


Kabar tentang peristiwa dunia arab sudah semakin ditinggalkan meskipun para pejuang di suriah masih terus merongrong pemerintahnya untuk lengser dari kursi kekuasaannya dan setiap waktu ada banyak yang mati. Sementara dunia arab yang lain sudah menata kembali negaranya setelah setahun kurang lebih pergolakan terjadi baik di Afrika Utara maupun Timur Tengah. Banyak negara yang telah melakukan pemilihan ulang secara demokratis dan menaikkan tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok Islam. Mesir dan Tunisia menjadi contoh untuk hal tersebut. Apakah terjadinya “revolusi di Timur Tengah” akan merubah kondisi perpolitikan di Timur Tengah dan juga menaikkan kehormatan kaum muslimin di Timur Tengah?. Pertanyaan yang butuh sebuah analisis yang dalam dan sistematis untuk hal ini. Namun, Penulis akan mencoba mengajak untuk  melihat kembali kebelakang  apa-apa yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat jauh sebelum Arab Spring berlangsung.   
Broader Middle East Programs
Jauh sebelum pergolakan dan meluasnya tuntutan demokratisasi di Timur tengah dan afrika utara negara-negara barat Amerika Serikat dan Eropa telah jauh telah mempersiapkan dan mendukung terciptanya demokrasi di negara-negara tersebut. Tahun 2003 President Bush dalam sebuah pidatonya di National Endowment for Democracy  mengungkapkan komitmennya untuk mendukung proses demokratisasi di TImur Tengah dan Afrika Utara. “ “60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe, because in the long run stability cannot be purchased at the expense of liberty.” 60 tahun negara-negara barat membiarkan hilangnya kebebasan di Timteng tidak menjadikan kita aman, karena sebuah stabilitas yang berlangsung jangka panjag tidak bisa membayar ongkos kebebasan yang hilang..
Komitment Demokratisasi di Timur Tengah kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan The Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENA) Sebagai sebuah lembaga multilateral yang merencanakan proses peningkatan liberalisasi ekonomi dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian The Foundation for the Future (FFF)  dibentuk lembaga ini lahir sebagai tindaklanjut dari program BMENA tersebut. Dibentuk tahun 2005; bermarkas di Amman, Yordan dan satellite office-nya di Washington DC.
AS juga membentuk The Middle East Partnership Initiative (MEPI), sebuah lembaga di yang berada dibawah biro urusan timur dekat di DEPLU AS yang berfungsi untuk mendukung reformasi politik, pemberdayaan  perempuan, pemuda, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi di dunia Arab. Salah satu kontribusi lembaga ini bagi dukungan demokratisasi di dunia arab adalah pemberian bantuan dana bagi Ornop (Organisasi Non pemerintah)/NGO di Timur Tengah dan Afrika utara untuk meningkatkan agenda reformasi di negaranya masing-masing. Diantara NGO yang banyak mendapatkan dukungan langsung dari lembaga ini adalah yang berada di Mesir karena bantuan diberikan tanpa melalui pemerintah tapi langsung ke NGO tersebut. Lembaga ini juga telah aktif untuk terlibat dalam proses politik di Yaman, Maroko, Kuwait, Iran dan Syiria.  
Lembaga lain yang dibentuk adalah Near East Regional Democracy (NERD), lembaga yang dibentuk oleh Obama sebagai kelanjutan dari program Bush untuk membiayai proses demokratisasi di Iran. Secara umum mendukung program dan aktifitas untuk memperluas unmonitored, uncensored access bagi pengguna internet secara luas di negara-negara yang tertutup yang sangat ketat dalam penggunaan internetnya seperti China dan Iran.  Lembaga ini berada di bawah Department Luar Negeri AS, Urusan Iran (Iranian Affairs), Biro Urusan Timur Dekat.
Amerika juga bekerjasama dengan The National Endowment for Democracy. Semi Private dan organisasi non profit yang bekerja untuk memperkuat institusi demokratik di seluruh dunia melalu usaha-usaha non-pemerintah.  Organisasi ini sangat berperan besar dalam membiayai dan mendukung demokratisasi di Timur Tengah. Tahun 2006, sekitar 80 juta dollar digunakan oleh NED untuk membiayai programnya di Arab dan negara-negara muslim.
Terakhir The Euro-Mediterranean Partnership Initiative. Lembaga ini dibentuk oleh Uni Eropa dan 12 negara Mediterania selatan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan Afrika; liberalisasi perdagangan, dukungan reformasi politik dan HAM, pertukaran budaya, dan dukungan terhadap perdamaian Israel dan Palestina. miliaran dollar dikeluarkan oleh lembaga ini untuk mendukung visinya di Timur Tengah.
Sorotan
Lembaga-lembaga diatas merupakan bukti keseriusan dari negara-negara Barat, Amerika dan Sekutu-sekutunya untuk merubah wajah Timur Tengah. Melalui pernyataan Bush “ stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya “Freedom”. Ini  berarti ada harapan yang lebih besar dari liberalisasi dan demokratisasi  timur tengah dibanding stabilitas politik dengan mempertahankan para diktator di Timur Tengah. Usaha-usaha menggapai demokrasi itu tidak dijalankan dengan memberikan pressure  pada pemerintahan di Timur Tengah namun dengan menggunakan kekuatan grassroot, kelompok-kelompok sipil dan NGO. Karena pemerintahan barat paham betul bahwa tak ada rezim yang ingin memberikan sistem kekuasaannya dan hanya masyarakatlah yang punya kekuatan untuk menggulingkan rezim tersebut.
Terbukti pada saat pergolakan di Timur Tengah, Arab Spring. Kelompok-kelompok yang menguasai opini dan arah gerak dari masyarakat di Timur Tengah adalah kelompok-kelompok liberal dan pendukung demokratisasi dan kelompok-kelompok Islam pun berkoalisi dengan mereka. Investigasi Michael Chossudovsky, Professor di bidang Ekonomi di Kanada membuktikan hal tersebut. Berikut kutipannya:
Beberapa tahun sebelum Arab Spring, Aktifis gerakan oposisi telah diterima oleh Condoleezza Rice di Amerika Serikat tahun 2008 dan berlanjut tahun 2009, oleh sekertaris negara, Hillary Clinton untuk membahas kondisi Mesir ke depan dimana HAM dan Demokrasi menjadi isu utama. Februari hingga Maret 2010, Freedom House mengkarantina 11 blogger dari Timur Tengah dan Afrika Utara dari berbagai perwakilan organisasi selama dua minggu. Mereka study tour di Washington dan mengikuti pelatihan-pelatihan- digital security, digital video making, message development and digital mapping. Melalui Freedom House, National Endowment For Democracy, Amerika Serikat mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap Mesir. Ratusan jumlahnya organisasi oposisi didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. Gerakan Kifayah dan Gerakan 6 april yang menjadi pencetus utama dan penyebar propaganda anti Mubarok di Mesir melalui Facebook, Twitter, dan blog adalah organisasi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat. (Michel Chossudovsky.2011. The Protest Movement in Egypt: "Dictators" do not Dictate, They Obey Orders/www.globalresearch.ca).
Setelah arab spring dan negara-negara seperti Mesir, Libya dan  Tunisia berganti kemasan, tetap saja mereka dalam satu desain sistem ekonomi dan politik yakni seperti yang telah dirancang untuk barat, liberalisasi politik dan ekonomi. Baru-baru ini pemerintahan Morsi telah meminta bantuan IMF untuk membangun Mesir sekitar $ 4,9 miliar dollar dengan bunga 1.1%.  kemudian negara “baru” Libya juga dibangun dengan dana-dana donator Internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Begitupun halnya dengan Tunisia yang masih tetap menjaga hubungannya dengan IMF. Tidak ada hal agenda baru yang menjanjikan dan hal-hal tersebut. Kesimpulannya, perubahan politik yang ada Timur-Tengah saat ini adalah bagian dari sebuah agenda besar untuk menjadikan Timur-Tengah sebagai wilayah demokratis; negara demokrasi yang diawasi dan dikontrol oleh Amerika Serikat.
Penulis beberapa tahun lalu pernah sempat membaca sebuah transkrip hasil diskusi CIA yang tersebar luas di internet yang isinya mengharapkan demokrasi bisa berkembang di Timur-Tengah utamanya berkaitan dengan bagaimana menghadapi gerakan Islam Politik/Radikal. Menurut Transkrip tersebut, Jika negara-negara otoriter Timteng masih dibiarkan bertahan maka gerakan-gerakan politik Islam akan melakukan gerakannya sembunyi-sembunyi dan menarik masyarakat dengan ideologinya tersebut dan melawan rezim yang berkuasa. Sementara jika demokrasi dikembangkan di Timur-Tengah maka akan ada kelompok-kelompok Islam yang akan ikut proses demokrasi dan akan mengkampanyekan kesesuaian Islam dan Demokrasi. Hal itu setidaknya akan meredam suara-suara Islam Ideologis yang membahayakan eksistensi liberalisme di Timteng.
Argumentasi transkrip CIA ini ternyata diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2004 yang berjudul,  Research Brief:U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11. Salah satu strateginya adalah “Seek to engage Islamists in normal politics”. Melibatkan kaum Islamis dalam sistem Politik yang ada.   Meskipun sulit menurut mereka, namun hal itu penting dilakukan, karena keterlibatan sebuah gerakan/partai Islamis dalam politik/demokrasi menjadikan mereka bisa bersikap moderat atau inklusif.
Penutup
Tulisan ini tidak bermaksud melemahkan semangat juang para pejuang untuk mendukung tegaknya kehidupan yang sejahtera, damai dan tentram di Dunia Islam, tetapi untuk mengajak untuk berfikir bahwa semangat perubahan saja tidak cukup. Negara-negara barat telah faham betul bagaimana strategi perubahan yang seharusnya. Yakni  dengan membentuk opini umum melalui jaringannya di Timur-Tengah mengenai ideology demokrasi dan liberalism sebagai musuh totalitarianism. Sejak Rasulullah  berdakwah di Makkah juga telah menempuh jalan politik tersebut. Bahwa untuk mengganti sebuah sistem maka dibutuhkan ideologi, para aktivis ideologis yang aktif untuk mengkampanyekan ide tersebut dan akhirnya menerima kekuasaan dari rakyat dan mengganti bangunan sistem yang ada dengan yang baru. Wallahua`lam (Hasbi Aswar, Penulis adalah mantan aktifis pers mahasiswa dan pengurus majalah mini Islam Zine Pembebasan)   

AMERICAN LIBERAL IMPERIALISM

00.40
Belakangan ini Isu Edward Snowden memanaskan opini publik dunia. Edward Snowden, mantan NSA  membongkar penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara di dunia.  Banyak negara di dunia yang gerah dan protes atas hal tersebut, termasuk Indonesia. Aksi Snowden berdampak pada hangatnya hubungan antara Indonesia dan Australia.
Bagi orang-orang yang sadar akan realitas perilaku Amerika Serikat dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Perilaku penyadapan yang dianggap, kurang ajar, oleh banyak kepala negara sebenarnya hanyalah setitik dari aksi-aksi Amerika Serikat yang secara terang-terangan meremehkan martabat kemanusiaan. Aksi bengis Amerika Serikat tersebut telah terjadi sejak baru berdirinya, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin dan era perang melawan teror saat ini.
Carl Boggs, Professor di National University of Los Angeles, tahun 2009 menerbitkan sebuah buku yang diberi judul The Crimes of Empire: Rogue State and World Domination. Buku ini menelanjangi segala pelanggaran-pelanggaran Amerika Serikat terhadap kemanusiaan dan hukum-hukum internasional. Boggs mengatakan, “ AS saat ini adalah negara pelanggar hukum yang paling menakutkan di dunia ini. para pemimpinnya telah berkontribusi terhadap proses merosotnya kondisi dunia menjadi tanpa hukum (global lawlassness)”.
Diantara pelanggaran besar yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan pembunuhan massal dan pembersihan sebuah etnis tertentu (massacre and ethnic cleansing). Pelanggaran ini terjadi sejak pertama kali orang-orang eropa kulit putih hijrah ke benua Amerika kemudian mereka melakukan ekspansi  untuk memperbesar wilayah kekuasaan yang berada di wilayah Amerika Tengah. Jumlah orang Indian yang jumlahnya sekitar 15 juta tinggal berjumlah ratusan ribu saja di awal abad 20 akibat dari peperangan, pengambil alihan lahan dan sumber daya alam, dominasi kekuasaan dan hegemoni agama.   TIndakan pembasmian sebuah masyarakat juga terjadi diabad 20 dan 21. Seperti pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan senjata nuklir yang memusnahkan sekitar 200.000 pendudukan dan menghabiskan seluruh yang tersisa.
Kemudian, antara tahun 1961-1974 di Vietnam, Laos dan Kamboja, Amerika Serikat telah melakukan tindakan pemusnahan terhadap masyarakat. sekitar 9.000 kampung kecil yang musnah, 25 juta are daerah pertanian, 12 juta are hutan dan 1,5 juta hewan ternak yang musnah akibat dari pemborbardiran, pembakaran, buldoser, dan penyembelihan massal oleh para pasukan Amerika Serikat atas nama perang melawan komunisme.  Kemudian Iraq tahun 1990 dan tahun 2003, Afghanistan, dan Libya tahun 2012. Semua invasi tersebut lebih banyak merugikan masyarakat sipil dibandingkan dengan slogan-slogan kepentingan kemanusiaan yang sering diceramahkan para pemimpin Amerika Serikat. Padahal dalam hukum internasional telah disebutkan. “pembombardiran, dan apapun tujuannya yang diarahkan kepada pemukiman, perkampungan, kota, dan bangunan yang tidak menjadi benteng pertahanan adalah terlarang” (Carl Boggs, 2009) .
Tindakan-tindakan keji terselubung juga banyak dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui Central Intelligent Agency, CIA. Tahun 1953 presiden Mosaddegh Iran dipaksa diturunkan oleh Shah Iran, Reza Pahlevi yang disokong oleh CIA.  Mosaddegh diturunkan karena menasionalisasi perusahaan minya milik British Petroleum. Inggris bekerjasama dengan CIA melengserkan Mosaddegh dengan mengangkat Reza Pahlevi serta membayar demonstran untuk mendukung Shah dan menolak Mosaddegh.
Di Indonesia, sejak tahun 1945 dan 1965 Soekarno menjadi presiden pertama yang sangat anti terhadap kepentingan kapitalisme barat di Indonesia.  CIA beberapa kali melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Soekarno sampai bahkan membuat film porno yang sebagai bintangnya mirip Soekarno (thirdworldtravellers.com,24/11/2013). Akhirnya, Soekarno betul-betul runtuh tahun 1965 melalui kudeta militer yang sangat didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden yang menjaga kepentingan Amerika di Indonesia. setelah itu menyusul pembunuhan-pembunuhan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang didukung penuh oleh Amerika Serikat.  Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengungkap kekejian Amerika Serikat melalui intelijennya sudah sangat banyak sekali ditulis.
Dalam proses pemiskinan mayoritas masyarakat dunia, Amerika Serikat menjadi aktor yang paling bertanggung jawab karena menjadi pemain utama dalam membentuk sistem ekonomi dan keuangan global yang menjadikan korporasi global menjadi penguasa perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah milik negara-negara “berkembang” menjadi santapan lezat para korporat. Dan para korporat tersebut berlindung di belakang kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jika ada yang menolak untuk ikut dalam sistem ekonomi dan keuangan global tersebut maka, kata John Perkins, para serigala (CIA) akan membunuh atau melengserkan mereka, kalau tidak berhasil maka cara yang ketiga, pemerintah yang menolak tersebut akan diinvasi secara militer oleh Amerika dan sekutunya dengan berbagai alasan (John Perkins,2004).
Menurut seorang ilmuwan barat, sikap bengis  Amerika Serikat itu disebut sebagai Liberal Imperialism. Bentuk imperialism gaya baru ini adalah menjadikan  Amerika sebagai penguasa tunggal dalam politik dunia yang bisa dengan mudahnya melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa harus mengikuti rambu-rambu hukum dan norma internasional.  
Fakta-fakta yang telah tertulis mengenai kekejaman Amerika Serikat sebenarnya cukup untuk membuat pemerintah di negeri-negeri muslim paham dan segera mengambil sikap untuk mengambil jarak atau memutus hubungan ideologis dengan Amerika Serikat. Dan setelah itu membangun sistem ekonomi, industri, militer dan politik yang tangguh untuk bisa menyaingi dan mengalahkan kekuatan imperialisme Liberal. Selama negeri-negeri muslim masih menaruh kepercayaan terhadap politik dan ideologi Amerika Serikat maka sejak itu pula kaum muslim tidak aman dari kejahatan Amerika. Jadi mau butuh apa lagi…….!!!  
Belakangan ini Isu Edward Snowden memanaskan opini publik dunia. Edward Snowden, mantan NSA  membongkar penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara di dunia.  Banyak negara di dunia yang gerah dan protes atas hal tersebut, termasuk Indonesia. Aksi Snowden berdampak pada hangatnya hubungan antara Indonesia dan Australia.
Bagi orang-orang yang sadar akan realitas perilaku Amerika Serikat dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Perilaku penyadapan yang dianggap, kurang ajar, oleh banyak kepala negara sebenarnya hanyalah setitik dari aksi-aksi Amerika Serikat yang secara terang-terangan meremehkan martabat kemanusiaan. Aksi bengis Amerika Serikat tersebut telah terjadi sejak baru berdirinya, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin dan era perang melawan teror saat ini.
Carl Boggs, Professor di National University of Los Angeles, tahun 2009 menerbitkan sebuah buku yang diberi judul The Crimes of Empire: Rogue State and World Domination. Buku ini menelanjangi segala pelanggaran-pelanggaran Amerika Serikat terhadap kemanusiaan dan hukum-hukum internasional. Boggs mengatakan, “ AS saat ini adalah negara pelanggar hukum yang paling menakutkan di dunia ini. para pemimpinnya telah berkontribusi terhadap proses merosotnya kondisi dunia menjadi tanpa hukum (global lawlassness)”.
Diantara pelanggaran besar yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan pembunuhan massal dan pembersihan sebuah etnis tertentu (massacre and ethnic cleansing). Pelanggaran ini terjadi sejak pertama kali orang-orang eropa kulit putih hijrah ke benua Amerika kemudian mereka melakukan ekspansi  untuk memperbesar wilayah kekuasaan yang berada di wilayah Amerika Tengah. Jumlah orang Indian yang jumlahnya sekitar 15 juta tinggal berjumlah ratusan ribu saja di awal abad 20 akibat dari peperangan, pengambil alihan lahan dan sumber daya alam, dominasi kekuasaan dan hegemoni agama.   TIndakan pembasmian sebuah masyarakat juga terjadi diabad 20 dan 21. Seperti pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan senjata nuklir yang memusnahkan sekitar 200.000 pendudukan dan menghabiskan seluruh yang tersisa.
Kemudian, antara tahun 1961-1974 di Vietnam, Laos dan Kamboja, Amerika Serikat telah melakukan tindakan pemusnahan terhadap masyarakat. sekitar 9.000 kampung kecil yang musnah, 25 juta are daerah pertanian, 12 juta are hutan dan 1,5 juta hewan ternak yang musnah akibat dari pemborbardiran, pembakaran, buldoser, dan penyembelihan massal oleh para pasukan Amerika Serikat atas nama perang melawan komunisme.  Kemudian Iraq tahun 1990 dan tahun 2003, Afghanistan, dan Libya tahun 2012. Semua invasi tersebut lebih banyak merugikan masyarakat sipil dibandingkan dengan slogan-slogan kepentingan kemanusiaan yang sering diceramahkan para pemimpin Amerika Serikat. Padahal dalam hukum internasional telah disebutkan. “pembombardiran, dan apapun tujuannya yang diarahkan kepada pemukiman, perkampungan, kota, dan bangunan yang tidak menjadi benteng pertahanan adalah terlarang” (Carl Boggs, 2009) .
Tindakan-tindakan keji terselubung juga banyak dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui Central Intelligent Agency, CIA. Tahun 1953 presiden Mosaddegh Iran dipaksa diturunkan oleh Shah Iran, Reza Pahlevi yang disokong oleh CIA.  Mosaddegh diturunkan karena menasionalisasi perusahaan minya milik British Petroleum. Inggris bekerjasama dengan CIA melengserkan Mosaddegh dengan mengangkat Reza Pahlevi serta membayar demonstran untuk mendukung Shah dan menolak Mosaddegh.
Di Indonesia, sejak tahun 1945 dan 1965 Soekarno menjadi presiden pertama yang sangat anti terhadap kepentingan kapitalisme barat di Indonesia.  CIA beberapa kali melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Soekarno sampai bahkan membuat film porno yang sebagai bintangnya mirip Soekarno (thirdworldtravellers.com,24/11/2013). Akhirnya, Soekarno betul-betul runtuh tahun 1965 melalui kudeta militer yang sangat didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden yang menjaga kepentingan Amerika di Indonesia. setelah itu menyusul pembunuhan-pembunuhan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang didukung penuh oleh Amerika Serikat.  Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengungkap kekejian Amerika Serikat melalui intelijennya sudah sangat banyak sekali ditulis.
Dalam proses pemiskinan mayoritas masyarakat dunia, Amerika Serikat menjadi aktor yang paling bertanggung jawab karena menjadi pemain utama dalam membentuk sistem ekonomi dan keuangan global yang menjadikan korporasi global menjadi penguasa perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah milik negara-negara “berkembang” menjadi santapan lezat para korporat. Dan para korporat tersebut berlindung di belakang kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jika ada yang menolak untuk ikut dalam sistem ekonomi dan keuangan global tersebut maka, kata John Perkins, para serigala (CIA) akan membunuh atau melengserkan mereka, kalau tidak berhasil maka cara yang ketiga, pemerintah yang menolak tersebut akan diinvasi secara militer oleh Amerika dan sekutunya dengan berbagai alasan (John Perkins,2004).
Menurut seorang ilmuwan barat, sikap bengis  Amerika Serikat itu disebut sebagai Liberal Imperialism. Bentuk imperialism gaya baru ini adalah menjadikan  Amerika sebagai penguasa tunggal dalam politik dunia yang bisa dengan mudahnya melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa harus mengikuti rambu-rambu hukum dan norma internasional.  
Fakta-fakta yang telah tertulis mengenai kekejaman Amerika Serikat sebenarnya cukup untuk membuat pemerintah di negeri-negeri muslim paham dan segera mengambil sikap untuk mengambil jarak atau memutus hubungan ideologis dengan Amerika Serikat. Dan setelah itu membangun sistem ekonomi, industri, militer dan politik yang tangguh untuk bisa menyaingi dan mengalahkan kekuatan imperialisme Liberal. Selama negeri-negeri muslim masih menaruh kepercayaan terhadap politik dan ideologi Amerika Serikat maka sejak itu pula kaum muslim tidak aman dari kejahatan Amerika. Jadi mau butuh apa lagi…….!!!  
Langganan: Postingan (Atom)